MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres 70 Tahun, Ini Alasannya

Foto: detik.com

Jakarta, Hukumku - Mahkamah Konstitusi menolak gugatan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden maksimal 70 tahun sekaligus tidak pernah terlibat pelanggaran HAM. Gugatan ini didaftarkan oleh penggugat yakni Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatikasari, dan Rio Saputro dengan nomor 102/PUU-XII/2023. Mereka bertiga tergabung dalam aliansi’98.

“Amar Putusan. Mengadili. Satu, menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya,” ucap Ketua MK, Anwar Usman

Permohonan pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dan 169 huruf d UU 7/2017 telah kehilangan objek. Dalam permohonannya, Pemohon meminta untuk mengubah Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu menjadi ‘berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan’.

MK juga diminta untuk memperluas norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 tentang Pemilu dengan menambahkan ‘tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian dari peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi’.

Diketahui juga bahwa terdapat beberapa perkara untuk uji materi UU 7/2017. Terdapat gugatan di mana Pemohon ingin batas usia calon presiden dan calon wakil presiden minimal berusia 70 tahun dan permintaan agar orang yang sudah dua kali maju dalam pemilihan presiden tidak diperbolehkan untuk maju kembali.

Yuk semua yang membaca, berikan komentarmu dibawah!

__

Jangan lupa follow Instagram kami di hukumku.official!

HUKUMKU

Hukum Untuk Semua