Jakarta, Hukumku – Pemerintah menetapkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan berkisar antara 40-75% pada 28 Desember 2023. Hal ini tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Alhasil kebijakan ini menimbulkan protes dari kalangan pengusaha.
Monica Koesnavagril, Head of Advisory Colliers Indonesia mengatakan kenaikan pajak ini akan mempengaruhi kondisi pariwisata di Bali dan sekitarnya. Hal ini karena industri perhotelan masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19 kemarin.
Monica juga menjelaskan kenaikan tarif pajak hiburan ini tentunya akan menaikan tarif lainnya sehingga berdampak pada konsumen. Hal ini membuat para pengusaha hotel mendapatkan tantangan tambahan untuk menarik minat wisatawan.
Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani juga menyatakan bahwa pajak yang terlampau tinggi dapat mematikan industri pariwisata. Hariyandi juga menyatakan bahwa GIPI tengah menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait aturan mengenai pajak tersebut.
“Jadi kita melihat bahwa unsur-unsur untuk kita lakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu sangat-sangat memenuhi persyaratan yang ada,” ucap Hariyandi.
Taufan Rahmadi, pakar strategi pariwisata di Indonesia juga mengatakan bahwa pajak hiburan yang tinggi memang bagus untuk pendapatan pemerintah namun dapat menurunkan minat wisatawan mancanegara. Hal ini dikarenakan biaya liburan akan membengkak. Taufan menyarankan pemerintah untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan menundanya hingga tahun 2026. Hal ini karena organisasi pariwisata dunia atau United Nation World Tourism Organization mengatakan bahwa 2026 adalah waktu ketika kondisi pariwisata sudah kembali normal.
Catatan
Berdasarkan Undang-undang Indonesia, pajak hiburan sebelumnya adalah 15%. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berikutnya dijelaskan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Mau tahu lebih lanjut? Yuk cari tahu di situs kami dan tanya langsung ke pengacara dari HP sendiri!
