top of page

Apa itu Doxing dan bagaimana dampak hukumnya?


Temukan informasi tentang doxing, cara kerja, contoh nyata, dan konsekuensi hukum yang bisa timbul akibat melakukan doxing.

Di era perkembangan teknologi dan sosial media saat ini para pengguna internet sudah lazim untuk membagikan segala sesuatu tentang dirinya. Tentu saja dibalik ini semua, ada resiko yang mengintai. Salah satu resikonya adalah doxing. 


Mengingat doxing sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini, maka anda harus mengetahui apa itu doxing dan juga resiko yang mengintainya.Pada artikel ini akan dibahas mengenai definisi dan kegiatan yang termasuk doxing, contoh kasus doxing di Indonesia, dampak hukum melakukan doxing, dan cara melindungi diri dari doxing.


Definisi dan Kegiatan yang Termasuk Doxing


doxing adalah tindakan menemukan atau menerbitkan informasi pribadi seseorang di internet tanpa izin mereka, terutama dengan cara yang mengungkapkan nama, alamat, dan lain-lain. 


Contoh dari tindakan doxing adalah mempublikasi data pribadi seseorang seperti alamat rumah, alamat e-mail, foto sensitif yang bersifat pribadi, data riwayat penyakit seseorang, dan lain sebagainya tanpa persetujuan orang tersebut yang tujuannya ialah untuk mengintimidasi orang tersebut. Tindakan ini erat terkait dengan vigilantisme internet dan hacktivisme.


ada tiga jenis metode doxing. Pertama, deanomisasi yaitu doxing yang dilakukan dengan mengungkapkan identitas seseorang yang sebelumnya atau dari awal menganonimkan diri.


Anonim berarti tidak menggunakan nama asli. Kedua, targeting, di mana doxing dilakukan dengan mengungkapkan informasi spesifik tentang seseorang yang memungkinkan mereka untuk dihubungi atau ditemukan. Ketiga, jenis doxing deligitimasi. Jenis doxing ini dilakukan dengan mengungkapkan informasi yang bersifat sensitif atau intim tentang seseorang. Disebarkannya data tersebut dapat merusak kredibilitas atau reputasinya karena sifatnya yang sangat pribadi, sehingga tidak banyak diketahui oleh orang lain.


Contoh Kasus Doxing di Indonesia


Kasus doxing pernah dialami oleh salah seorang jurnalis Detik.com pada 2020 kala memberitakan Presiden Joko Widodo meninjau kegiatan new normal di salah satu pusat perbelanjaan di Bekasi.


Setelah melakukan peliputan, wartawan tersebut dipersekusi. Salah satu aplikasi yang digunakannya pun diretas hingga mengancam kenyamanan dan keselamatan jurnalis.


Salah satu jurnalis Liputan6.com di Kendari juga pernah mengalami kasus doxing pada Maret 2021, karena artikel berjudul "Mencari Keadilan: Ratusan Orang Duduki Polres Konawe Sambil Pamer Parang". Warganet menyerang jurnalis tersebut sebagai respons terhadap artikel tersebut. Setelah penyelidikan, terungkap bahwa ancaman tersebut berasal dari salah satu organisasi masyarakat setempat yang tidak setuju dengan konten berita tersebut. Akhirnya jurnalis tersebut menjadi korban doxing, dengan data pribadinya disebarluaskan dan mengalami ancaman serta tindakan teror. 


Dampak Hukum Melakukan Doxing


Tindakan doxing diatur pada pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  (UU ITE) bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Muatan ancaman dapat berupa perundungan (bullying) disertai menyebarkan data pribadi korbannya.


Selain itu, doxing juga dapat dikenakan pidana jika memuat kekerasan atau ancaman baik memuat ancaman yang berupa penyebaran data pribadi maupun muatan ancaman kekerasan berupa secara fisik. Doxing dapat diancam pidana Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).


Apabila doxing memuat kekerasan atau ancaman, misalnya berupa ancaman secara fisik didunia nyata maka pelakunya dapat dikenakan pemberatan pidana pasal 368 KUHP yaitu pidana paling lama penjara 9 tahun. Selain itu Pasal 513 KUHP juga melarang perbuatan menggunakan suatu barang yang bersifat informasi pribadi tanpa persetujuan orang tersebut.


Pelaku doxing dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).  Pada pasal tersebut pelakunya disebut sebagai orang yang mengumpulkan data pribadi seseorang dan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, pasal tersebut dimaknai sebagai kegiatan doxing.


Maka pelaku doxing menurut UU PDP diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Kemudian untuk pelaku yang mengungkapkan data pribadi hasil dari mengumpulkan data pribadi tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).


Cara Melindungi Diri dari Doxing


Saran pencegahan agar terhindar dari doxing meliputi:


  1. Berhati-hati dalam beraktivitas di media sosial dan forum online. Hindari berlebihan dalam membagikan informasi pribadi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.


  1. Sesuaikan pengaturan privasi pada akun media sosial. Pastikan postingan anda bersifat pribadi agar hanya dapat diakses oleh orang-orang yang anda percayai. Hindari memberikan informasi pribadi saat mendaftar di platform media sosial, seperti tanggal lahir, asal kota, sekolah, atau informasi pekerjaan.


  1. Gunakan layanan VPN untuk menyembunyikan alamat IP asli anda saat browsing internet. Ini dapat membantu melindungi informasi pribadi Kalian dari peretas yang mencari informasi identitas atau lokasi Kalian.


  1. Waspada terhadap serangan phishing melalui email. Jangan pernah memberikan informasi sensitif seperti alamat rumah atau kata sandi melalui email, terutama jika diminta oleh pihak yang tidak dikenal. Lembaga keuangan biasanya tidak akan meminta informasi tersebut melalui email.


  1. Hindari membagikan informasi pribadi tertentu secara online, seperti alamat rumah, nomor telepon, nomor SIM, dan informasi rekening bank atau kartu kredit. Jaga kehati-hatian dalam berkomunikasi melalui email, dan hindari menyertakan detail pribadi dalam pesan elektronik.



Penutup


Perilaku doxing memang memberikan dampak buruk bagi korban, sehingga termasuk kedalam tindak kriminal. Apabila sudah terjadi, maka korban tentunya memerlukan bantuan hukum untuk berkonsultasi dan bahkan membuat perencanaan untuk menuntut pelaku. 


Kini ada Hukumku yang hadir sebagai pionir platform terbaik untuk mencari advokat dan ahli hukum terbaik secara online. Anda bisa kunjungi websitenya dan download aplikasinya sekarang juga.


Comments


bottom of page