Penolakan permohonan izin operasional di dalam kawasan hutan dapat menjadi tantangan besar bagi perusahaan kelapa sawit. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025, Kementerian Kehutanan telah merilis daftar subjek hukum yang permohonan izinnya ditolak karena tidak memenuhi kriteria Pasal 110A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20211.
Jika perusahaan Anda termasuk dalam daftar tersebut, penting untuk memahami posisi dan langkah-langkah strategis selanjutnya.
Memahami Alasan Penolakan
Langkah pertama yang esensial adalah memahami secara mendalam alasan di balik penolakan permohonan Anda. Penolakan ini biasanya didasarkan pada ketidaksesuaian dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 110A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20212. Kriteria tersebut mencakup berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan kelapa sawit yang telah beroperasi di kawasan hutan tanpa izin kehutanan.
Menganalisis Dampak dan Potensi Sanksi
Penolakan permohonan memiliki konsekuensi yang serius. Perusahaan yang permohonannya ditolak tidak bisa melanjutkan proses penyelesaian sesuai mekanisme Pasal 110A. Selain itu, berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan tanpa izin kehutanan wajib menyelesaikan persyaratannya.
Pemerintah Pusat juga dapat melakukan tindakan penertiban kawasan hutan untuk optimalisasi penerimaan negara.
Baca Juga: Isi Pokok SK Kehutanan No. 36/2025 dan Dampaknya terhadap Perusahaan Sawit
Baca Juga
Merumuskan Strategi Penanganan Lanjutan
Setelah memahami alasan penolakan dan potensi risikonya, perusahaan perlu merumuskan strategi penanganan yang tepat. Langkah ini tidak bisa dilakukan sembarangan, karena akan menyangkut kelangsungan operasional dan kepatuhan hukum perusahaan Anda.
Strategi yang tepat harus mempertimbangkan semua aspek hukum dan administrasi yang berlaku. Mengingat kompleksitas peraturan dan potensi kerugian yang bisa timbul, sangat disarankan untuk mencari pendampingan dari para profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi kehutanan.
Butuh Bantuan Hukum?
Hukumku memiliki mitra advokat dan praktisi hukum yang berpengalaman dalam menanggapi isu-isu kompleks. Kami tidak hanya memberikan jawaban hukum, tetapi kami siap mendampingi Anda dalam menganalisis posisi perusahaan Anda dan merumuskan langkah strategis yang paling tepat.
Jangan biarkan penolakan permohonan menjadi akhir dari perjalanan bisnis Anda. Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan konsultasi dan pendampingan profesional.
