Istilah pailit kerap kali dijumpai dalam dunia bisnis. Untuk beberapa kasus, masih ada yang sering menyebutnya dengan bangkrut. Padahal, kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda.
Artikel ini membahas secara jelas dan ringkas tentang apa itu pailit, dasar hukum, contoh kasus, serta perbedaannya dengan kebangkrutan.
Apa itu Pailit?
Menurut KBBI pailit adalah jatuh, bangkrut dan jatuh miskin. Sedangkan kepailitan adalah keadaan dimana seseorang atau badan hukum tidak lagi mampu membayar hutang kepada si piutang
Perbedaan Pailit dan Bangkrut
Pailit adalah status hukum di mana seorang individu atau entitas, diakui oleh pengadilan sebagai tidak mampu membayar utang-utangnya yang jatuh tempo. Proses pailit memungkinkan debitur untuk mengatur ulang atau melikuidasi utang-utangnya dan harus dengan bantuan dan keputusan dari Pengadilan Niaga.
Sementara itu, bangkrut adalah kondisi ketika sebuah perusahaan atau individu mengalami ketidakmampuan finansial yang serius. Hal ini membuat perusahaan tidak bisa lagi menjalankan aktivitas bisnis atau memenuhi kewajiban keuangannya.
Berbeda dengan pailit yang statusnya ditetapkan secara hukum oleh Pengadilan Niaga, bangkrut lebih merujuk pada kondisi finansial yang sulit tanpa harus ada putusan resmi dari pengadilan.
Baca Selengkapnya: Ini Perbedaan Antara Pailit dan Bangkrut
Dasar Hukum Kepailitan
Dasar hukum kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang tersebut mengatur syarat, putusan, dan tata caranya seperti:
- Permohonan
- Pelaksanaan
- Penyelesaian kewajiban oleh kurator
- Pembatalan perbuatan hukum oleh debitur
- Laporan ke pengadilan.
UU 37/2004 juga mengatur peran pengadilan dalam memutus permohonan, menunjuk pengurus kepailitan untuk mengelola dan melikuidasi aset debitur, serta mendistribusikan hasil likuidasi tersebut kepada kreditur terkait.
Peran Kurator dalam Kepailitan
Kurator dalam hukum kepailitan adalah pihak yang berwenang mengurus dan membereskan harta debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Harta pailit mencakup seluruh kekayaan debitur yang tidak lagi dapat dikelola sendiri karena ketidakmampuan membayar utang. Kurator dapat berasal dari Balai Harta Peninggalan atau perseorangan yang diangkat oleh pengadilan dan bekerja di bawah pengawasan Hakim Pengawas sejak putusan pailit diucapkan.
Tugas kurator meliputi penguasaan dan pengelolaan harta pailit, pemberesan aset untuk membayar kreditur, penyelesaian sengketa terkait boedel pailit, serta penyampaian laporan berkala kepada pengadilan. Dalam menjalankan kewenangannya, kurator bertanggung jawab atas setiap kesalahan atau kelalaian yang merugikan harta pailit. Fungsi utamanya adalah melindungi hak kreditur dan memastikan proses kepailitan berjalan transparan, tertib, dan sesuai regulasi.
Baca Selengkapnya: Kurator dalam Hukum Kepailitan: Memahami Tugas dan Fungsinya
Syarat Perusahaan Dinyatakan Pailit
Untuk terjadinya suatu kepailitan, tentu saja ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Berikut syarat utama perusahaan dapat dinyatakan pailit :
- Utang memiliki dasar hukum yang sah
- Diputus oleh Pengadilan Niaga
- Memiliki minimal dua kreditur
- Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- Adanya permohonan pernyataan pailit
Baca Selengkapnya : Syarat-Syarat untuk Menyatakan Perusahaan Pailit
Siapa Saja yang Dapat Mengajukan Pailit?
Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit :
- Menteri Keuangan: Berwenang mengajukan pailit terhadap perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
- Debitur: Dapat mengajukan pailit atas dirinya sendiri (voluntary petition) jika memiliki minimal dua kreditur dan tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Kreditor: Berhak mengajukan permohonan pailit apabila memiliki piutang yang sah dan dapat ditagih di pengadilan.
- Kejaksaan: Dapat mengajukan pailit demi kepentingan umum, misalnya jika debitur merugikan masyarakat atau menghimpun dana publik.
- Bank Indonesia: Berwenang mengajukan pailit apabila debitur adalah bank.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Berwenang mengajukan pailit untuk debitur di sektor pasar modal seperti perusahaan efek atau bursa.
Tujuan
Terdapat beberapa tujuan dari proses kepailitan diantaranya:
- Memberi kesempatan kepada debitur untuk bernegosiasi restrukturisasi utang, termasuk penjadwalan ulang pelunasan dan perubahan ketentuan perjanjian.
- Melindungi hak kreditur konkuren untuk mendapatkan kembali haknya.
- Menjamin pembagian harta kekayaan debitur secara proporsional kepada kreditur sesuai asas pari passu.
- Memastikan jumlah dan keabsahan piutang kreditur melalui verifikasi.
- Melindungi debitur beritikad baik dengan memastikan penagihan dilakukan melalui kurator setelah putusan pailit.
- Mengidentifikasi kreditur dengan melakukan pendaftaran secara jelas dan akurat.
Baca Juga: Perusahaan Diambang Pailit? Ini Solusi Hukumnya
Contoh Kasus
Contoh kasus kepailitan salah satunya adalah PT. Dirgantara Indonesia. PT. Dirgantara Indonesia adalah sebuah BUMN yang awalnya bernama PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio yang didirikan pada tanggal 28 April 1976 dengan akte notaris No.15 dengan direktur utamanya BJ Habibie.
Tanggal 4 September 2007 menjadi titik balik bagi PT. Dirgantara Indonesia. Pada tanggal itu gugatan karyawan untuk mempailitkan PT. Dirgantara dikabulkan oleh hakim pengadilan niaga karena dinilai tidak mampu membayar utang berupa kompensasi dan manfaat pensiun serta jaminan hari tua kepada mantan karyawannya yang diberhentikan sejak 2003.
