.png){kind=small}
Faktur pajak merupakan elemen penting dalam administrasi perpajakan di Indonesia, khususnya bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pemahaman yang baik tentang faktur pajak akan membantu PKP menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar dan menghindari sanksi.
Artikel ini akan membahas apa itu faktur pajak, fungsinya, cara membuatnya, kesalahan umum yang sering terjadi, serta solusi untuk menghindari kesalahan tersebut.
Apa itu Faktur Pajak?
Faktur pajak adalah bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat menjual barang atau jasa kena pajak.
Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, setiap PKP wajib menerbitkan faktur pajak untuk setiap transaksi penjualan barang atau jasa kena pajak. Faktur ini harus dikeluarkan oleh PKP dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi terjadi, biasanya paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah transaksi dilakukan.
Faktur pajak harus diterbitkan dalam situasi tertentu, misalnya saat terjadi penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) kepada pembeli, saat penerimaan pembayaran sebelum penyerahan BKP atau JKP, dan saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
PKP yang tidak menerbitkan faktur pajak atau menerbitkannya dengan tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak.
Apa Fungsi dari Faktur Pajak?
Faktur pajak memiliki beberapa fungsi penting dalam administrasi perpajakan, baik bagi penjual maupun pembeli yang terlibat dalam transaksi.
Pertama, faktur pajak berfungsi sebagai alat dokumentasi transaksi. Dengan adanya faktur pajak, PKP dapat mencatat setiap transaksi yang dikenakan PPN dan menyimpan catatan yang akurat untuk keperluan pembukuan dan pelaporan pajak. Ini memudahkan PKP dalam melacak transaksi dan menghitung kewajiban pajak mereka.
Kedua, faktur pajak menjadi dasar perhitungan PPN yang harus dibayarkan kepada negara. PPN yang dipungut dari pembeli harus disetorkan oleh PKP kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan faktur pajak menjadi bukti bahwa PPN tersebut telah dipungut dan akan disetorkan.
Ketiga, faktur pajak juga digunakan oleh pembeli sebagai dokumen untuk klaim kredit pajak. Dalam sistem PPN, pembeli yang juga merupakan PKP dapat mengkreditkan PPN yang dibayarkan pada saat pembelian BKP atau JKP sebagai Pajak Masukan, yang kemudian akan dikurangkan dari PPN yang dipungut pada saat penjualan (Pajak Keluaran). Ini membantu mengurangi beban pajak secara keseluruhan bagi PKP.
Bagaimana Cara Membuat Faktur Pajak?
Membuat faktur pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh PKP setelah melakukan transaksi penjualan BKP atau JKP. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pembuatan faktur pajak, baik secara manual maupun melalui sistem e-Faktur.
1. Pembuatan Faktur Pajak Manual
Pastikan bahwa Anda adalah PKP yang sudah terdaftar dan memiliki NPWP serta sertifikat elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak.
Siapkan format faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mencakup informasi seperti nama dan alamat penjual dan pembeli, nomor seri faktur pajak, tanggal penerbitan, jumlah PPN yang dipungut, dan rincian barang atau jasa yang dijual.
Faktur pajak harus mencantumkan nomor seri faktur pajak yang dikeluarkan oleh DJP.
Setelah semua informasi lengkap, tandatangani faktur pajak dan simpan salinannya untuk keperluan pelaporan pajak.
2. Pembuatan Faktur Pajak melalui e-Faktur
Akses aplikasi e-Faktur yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui perangkat komputer Anda.
Masukkan data penjualan yang sesuai, termasuk NPWP pembeli, tanggal transaksi, rincian barang atau jasa, serta jumlah PPN yang harus dipungut.
Sistem e-Faktur akan secara otomatis menghasilkan nomor seri faktur pajak dan memvalidasi data yang dimasukkan.
Setelah data diverifikasi, Anda dapat mencetak faktur pajak atau mengirimkannya secara elektronik kepada pembeli.
Faktur pajak yang dibuat melalui e-Faktur memiliki kelebihan dalam hal kemudahan, akurasi, dan integrasi dengan sistem perpajakan nasional, sehingga meminimalisir risiko kesalahan dan mempercepat proses pelaporan pajak.
Kesalahan Umum dalam Pembuatan Faktur Pajak dan Cara Menghindarinya
Meskipun pembuatan faktur pajak tampak sederhana, masih banyak PKP yang melakukan kesalahan yang dapat berdampak negatif pada kepatuhan perpajakan mereka. Berikut beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam pembuatan faktur pajak dan cara menghindarinya:
1. Kesalahan dalam Penulisan Nomor Seri Faktur Pajak
Nomor seri faktur pajak harus sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh DJP. Kesalahan dalam penulisan nomor seri, seperti angka yang tertukar atau format yang tidak sesuai, dapat menyebabkan faktur pajak dianggap tidak sah. Untuk menghindari hal ini, pastikan Anda menggunakan nomor seri faktur yang benar dan sesuai dengan format yang telah ditentukan.
2. Penerbitan Faktur Pajak Terlambat
Faktur pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu paling lambat pada akhir bulan berikut setelah transaksi terjadi. Keterlambatan dalam penerbitan faktur pajak bisa mengakibatkan sanksi denda. Oleh karena itu, disiplin dalam waktu penerbitan faktur sangat penting.
3. Kesalahan Pengisian Informasi
Informasi yang tercantum dalam faktur pajak, seperti NPWP, nama, alamat, dan rincian transaksi harus diisi dengan benar. Kesalahan dalam pengisian informasi ini bisa membuat faktur pajak tidak dapat digunakan untuk klaim Pajak Masukan. Pastikan semua data telah diverifikasi sebelum faktur diterbitkan.
4. Tidak Menggunakan e-Faktur
Sejak diberlakukannya sistem e-Faktur, semua PKP diwajibkan menggunakan aplikasi ini untuk membuat faktur pajak. Mengabaikan kewajiban ini dan tetap menggunakan faktur manual bisa menyebabkan faktur tersebut tidak diakui oleh DJP. Untuk itu, pastikan Anda sudah familiar dengan penggunaan aplikasi e-Faktur.
Konsultasikan Masalah Hukum Anda dengan Hukumku
Mengelola kewajiban perpajakan, termasuk pembuatan faktur pajak, bisa menjadi tugas yang menantang bagi banyak pengusaha. Kesalahan dalam pembuatan faktur pajak dapat berakibat pada sanksi administratif yang bisa merugikan bisnis Anda. Untuk itu, sangat penting untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan memastikan bahwa setiap faktur pajak yang Anda buat sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
Jika Anda mengalami kesulitan dalam pembuatan faktur pajak atau memiliki pertanyaan terkait kewajiban perpajakan lainnya, Hukumku siap membantu. Dengan tim profesional yang berpengalaman di bidang hukum pajak, kami dapat memberikan solusi yang tepat dan efektif untuk memastikan bahwa bisnis Anda berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda membutuhkan bantuan. Kami siap menjadi mitra Anda dalam menghadapi tantangan perpajakan dan memastikan bahwa Anda menjalankan bisnis dengan kepatuhan penuh terhadap peraturan perpajakan.
Comments