Ketika sebuah perusahaan mengalami pailit, banyak yang bertanya-tanya: apakah direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian atau kegagalan tersebut? Pertanyaan ini penting, karena posisi direksi memiliki peran strategis dalam mengelola perusahaan. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai tanggung jawab direksi dalam konteks kepailitan berdasarkan hukum Indonesia.
Pengertian Pailit
Pailit adalah keadaan di mana debitur tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dijelaskan bahwa:
“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.”
Peran dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perusahaan
Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas menjalankan pengurusan sehari-hari. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa:
“Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.”
Artinya, direksi wajib bertindak penuh itikad baik dan penuh tanggung jawab.
Apakah Direksi Bisa Dimintai Pertanggungjawaban?
Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam beberapa kondisi berikut:
1. Tindakan Melawan Hukum
Jika terbukti melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan perusahaan dan kreditor, direksi bisa dimintai tanggung jawab secara pribadi (Pasal 97 ayat (3) UUPT).
2. Kelalaian atau Salah Urus
Jika perusahaan pailit akibat kelalaian direksi dalam menjalankan fungsi manajerial, maka mereka bisa digugat atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
3. Tidak Membukukan dan Menyimpan Dokumen
Pasal 67 UUPT mewajibkan direksi untuk menyimpan dokumen dan laporan keuangan. Jika tidak dilakukan dan perusahaan pailit, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban.
4. Perluasan Pertanggungjawaban (Piercing the Corporate Veil)
Dalam kasus tertentu, pengadilan dapat menembus badan hukum perseroan untuk membebankan tanggung jawab kepada direksi secara pribadi, apabila ditemukan adanya:
- Penyalahgunaan badan hukum untuk kepentingan pribadi
- Penipuan terhadap kreditor
Perlindungan Hukum bagi Direksi
Namun tidak semua direksi dapat langsung dianggap bertanggung jawab. Ada beberapa pembelaan yang dapat digunakan, antara lain:
- Telah menjalankan tugas sesuai prinsip kehati-hatian
- Telah mengungkapkan ketidaksepakatan secara tertulis dalam rapat direksi
- Tidak terlibat langsung dalam tindakan yang menyebabkan kerugian
Contoh Kasus di Indonesia
Dalam beberapa putusan pengadilan, tanggung jawab direksi dalam kasus pailit pernah diuji. Salah satunya adalah:
Putusan Mahkamah Agung No. 85 K/Pdt.Sus/2006
Mahkamah menyatakan direksi bertanggung jawab secara pribadi karena lalai membayar utang perusahaan padahal mengetahui kondisi keuangan sudah tidak sehat.
Implikasi Hukum
Jika direksi terbukti bersalah:
- Bisa digugat secara perdata oleh kreditor
- Bisa dikenakan sanksi pidana jika terdapat unsur penipuan atau penggelapan
- Dapat dikenakan pembatasan sebagai pengurus perusahaan lainnya di masa depan
Pencegahan dan Mitigasi Risiko
Agar tidak terjerat tanggung jawab hukum saat perusahaan menghadapi pailit, direksi dapat mengambil langkah-langkah berikut:
- Menjaga transparansi laporan keuangan
- Melakukan evaluasi risiko bisnis secara berkala
- Menghindari pengambilan keputusan tanpa dasar hukum
- Melibatkan penasihat hukum dalam transaksi penting
Konsultasi dan Pendampingan Hukum
Bagi perusahaan yang menghadapi ancaman pailit atau sudah berada dalam proses kepailitan, penting untuk segera mendapatkan pendampingan hukum yang tepat.
Hukumku menyediakan layanan lengkap mulai dari konsultasi hukum, analisis risiko kepailitan, hingga pendampingan selama proses pengadilan. Dengan dukungan dari tim advokat profesional, Hukumku memastikan Anda mendapat perlindungan hukum terbaik dalam menghadapi proses yang kompleks dan sensitif ini.
