.png){kind=small}
Membuka HP orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar privasi pribadi dan dapat dikenakan sanksi hukuman baik kurungan penjara mau pun denda. Meski dianggap sepele, aktivitas tersebut rupanya telah diatur dalam Undang-Undang Privasi Digital yang disahkan pada 17 Oktober 2022 lalu.
Sanksi hukum membuka HP orang lain tanpa izin tidak dapat dilihat secara general, namun perlu dilihat lagi secara kasuistis. Hal ini mengartikan bahwa ada kondisi spesial di mana terdapat hubungan sebab akibat yang harus dilihat lebih jauh sebelum menentukan pasal dan hukuman. Maka dari itu, penting untuk mengetahui jenis pelanggaran yang dilakukan dengan cara konsultasi hukum bersama Hukumku agar mendapatkan saran dan nasihat hukum terbaik dari pengacara profesional dibidangnya.
Dasar Hukum Perlindungan Privasi Digital
Perlindungan data pribadi termasuk di dalamnya privasi hp telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut adalah UU yang mengatur tentang perlindungan data pribadi serta larangan mengakses perangkat orang lain tanpa izin:
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) – UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016
UU ITE merupakan dasar hukum utama dalam melindungi data pribadi di ranah digital. Pasal 30 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang setiap orang untuk mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa izin. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 46, yang mengatur hukuman pidana penjara hingga 8 tahun dan/atau denda maksimal Rp800 juta bagi pelaku yang secara sengaja mengakses, mencuri, atau menyalahgunakan data dalam sistem elektronik orang lain.
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) – UU No. 27 Tahun 2022
UU PDP bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi, termasuk data yang tersimpan dalam HP. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap individu memiliki hak atas privasi data pribadinya, dan penggunaan data tanpa izin dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Pasal 65 UU PDP mengancam pelaku penyalahgunaan data pribadi dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp6 miliar.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Pasal 362 dan Pasal 406
Dalam beberapa kasus, membuka HP orang lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pencurian data atau perusakan barang elektronik, tergantung pada tindakan yang dilakukan.
Pasal 362 KUHP mengatur pencurian dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun, sedangkan Pasal 406 KUHP menyebutkan bahwa merusak atau menghapus data dalam HP orang lain dapat dikategorikan sebagai perusakan barang dengan ancaman pidana penjara hingga 2 tahun 8 bulan.
Sebagai informasi, perlindungan data pribadi sebelumnya diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 145 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya".
Sanksi Membuka HP Orang Tanpa Izin
Membuka HP orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan berbagai sanksi. Berdasarkan dasar hukum yang berlaku, berikut beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku:
Sanksi Berdasarkan UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016)
Menurut Pasal 30 ayat (1) UU ITE, mengakses sistem elektronik orang lain tanpa izin merupakan tindakan ilegal. Pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 46 sebagai berikut:
Penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp600 juta jika hanya mengakses tanpa merusak atau mencuri data.
Penjara maksimal 7 tahun dan/atau denda hingga Rp700 juta jika akses tersebut menyebabkan perubahan, penghilangan, atau pencurian data elektronik.
Penjara maksimal 8 tahun dan/atau denda hingga Rp800 juta jika akses ilegal tersebut dilakukan terhadap sistem elektronik milik pemerintah atau yang berkaitan dengan layanan publik.
Sanksi Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022)
UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa setiap individu berhak atas privasi data pribadinya. Jika seseorang membuka HP orang lain dan menyalahgunakan data di dalamnya, ia dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 67 UU PDP:
Penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar jika mengambil atau menyebarluaskan data pribadi tanpa izin.
Penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp6 miliar jika penggunaan data pribadi menyebabkan kerugian bagi pemilik data.
Sanksi Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Dalam kasus tertentu, membuka HP orang lain tanpa izin bisa dianggap sebagai tindakan pencurian atau perusakan barang elektronik. Berdasarkan KUHP, sanksi yang dapat dikenakan antara lain:
Pasal 362 KUHP (Pencurian): Jika pelaku mencuri data dari HP korban untuk keuntungan pribadi, ia dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun.
Pasal 406 KUHP (Perusakan barang milik orang lain): Jika pelaku merusak atau menghapus data dalam HP orang lain, ia dapat dihukum penjara maksimal 2 tahun 8 bulan.
Dengan adanya berbagai sanksi ini, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menghormati privasi digital orang lain. Hukum membuka HP orang tanpa izin bukan hanya soal etika, tetapi juga memiliki konsekuensi pidana yang serius.
Alasan Membuka HP Orang Tanpa Izin Bisa Melanggar Hukum
Membuka HP orang lain tanpa izin bukan hanya tindakan yang melanggar etika, tetapi juga dapat berujung pada pelanggaran hukum. Ada beberapa alasan utama mengapa tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku:
Melanggar Hak Privasi dan Perlindungan Data Pribadi
Setiap individu memiliki hak atas privasi, termasuk data yang tersimpan di dalam perangkat pribadinya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) melindungi hak ini dan melarang pengambilan, penggunaan, atau penyebaran data pribadi tanpa izin. Membuka HP orang lain dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi, terutama jika data di dalamnya disalahgunakan.
Masuk Tanpa Izin ke Sistem Elektronik Orang Lain
Menurut Pasal 30 ayat (1) UU ITE, mengakses sistem elektronik tanpa izin merupakan tindakan ilegal. HP termasuk dalam sistem elektronik yang menyimpan berbagai informasi penting, sehingga membukanya tanpa sepengetahuan pemiliknya bisa dianggap sebagai peretasan (hacking) yang berpotensi dikenakan pidana.
Potensi Penyalahgunaan dan Kerugian bagi Pemilik HP
Jika seseorang membuka HP orang lain tanpa izin dan menyebarkan data pribadi, seperti pesan, foto, atau informasi keuangan, maka tindakan ini bisa dikategorikan sebagai pencurian atau penyalahgunaan data. Berdasarkan Pasal 67 UU PDP, penyalahgunaan data pribadi dapat dikenakan hukuman pidana hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp6 miliar.
Bisa Dianggap sebagai Tindak Pidana Pencurian atau Perusakan
Dalam kasus tertentu, membuka HP tanpa izin juga bisa dikategorikan sebagai pencurian atau perusakan barang elektronik. Jika pelaku mengambil atau menghapus data tanpa izin, maka ia dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 362 KUHP (pencurian) atau Pasal 406 KUHP (perusakan barang milik orang lain).
Contoh Kasus Privasi HP
Salah satu contoh kasus pelanggaran hukum membuka HP tanpa izin adalah ketika seorang suami diam-diam membuka HP istrinya tanpa izin untuk membaca pesan pribadi dan akhirnya menyebarkan isi percakapan tersebut kepada orang lain.
Contoh lain adalah seorang atasan yang membuka HP karyawan tanpa izin untuk memeriksa isi email atau chat pribadi, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran privasi dan penyalahgunaan wewenang, berpotensi dikenai sanksi pidana berdasarkan UU PDP dan KUHP.
Apakah Polisi Berhak Memeriksa HP Tanpa Izin?
Salah satu pertanyaan yang kerap membuat kita bertanya-tanya apakah polisi berhak memeriksa hp orang tanpa izin? Misalnya seperti tanpa adanya pemberitahuan, tiba-tiba terjadi razia dan penyitaan ponsel di suatu wilayah. Apakah hal ini diperbolehkan walaupun pihak polisi yang menyidak?
Perlu diketahui bahwa pihak kepolisian tidak berhak melakukan penggeledahan atau penyitaan HP seseorang tanpa Surat Izin Sita yang sah dari pengadilan. Hal ini dikarenakan HP merupakan barang pribadi yang menyimpan informasi dan data pribadi seseorang, yang dilindungi oleh hukum.
Menurut Pasal 38 ayat (1) KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap:
Benda atau dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana.
Barang yang diperoleh secara melawan hukum.
Namun, dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP, ditegaskan bahwa penyitaan terhadap barang pribadi harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan mendesak atau tertangkap tangan. Ini berarti, jika seseorang hanya diperiksa tanpa status sebagai tersangka atau tidak dalam keadaan tertangkap tangan, polisi tidak bisa sembarangan menyita atau menggeledah HP tanpa Surat Izin Sita dari pengadilan.
Selain itu, Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE juga menyatakan bahwa mengakses, mengambil, atau mengubah informasi elektronik seseorang tanpa izin adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika aparat kepolisian membuka HP seseorang tanpa izin dan tanpa surat perintah, maka tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran privasi.
Bagaimana Cara Melaporkan Pelanggaran Data Pribadi?
Untuk melaporkan pelanggaran data pribadi sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, salah satu tahap yang penting adalah melaporkan pelanggaran tersebut kepada otoritas yang berwenang, yaitu Komisi Perlindungan Data Pribadi (KPDP). Proses ini melibatkan langkah-langkah berikut:
Mengidentifikasi Pelanggaran: Langkah pertama adalah mengidentifikasi apakah pelanggaran yang terjadi benar-benar terkait dengan perlindungan data pribadi. Pelanggaran ini bisa berupa akses tanpa izin, pembocoran data, atau penggunaan data pribadi yang tidak sah.
Melaporkan ke KPDP: Setelah pelanggaran diidentifikasi, pelapor dapat mengajukan laporan resmi ke Komisi Perlindungan Data Pribadi (KPDP). Laporan ini bisa dilakukan melalui platform yang disediakan oleh KPDP, seperti situs web atau melalui email yang terdaftar.
Melengkapi Informasi yang Diperlukan: Dalam laporan, penting untuk menyertakan informasi yang jelas dan lengkap mengenai pelanggaran, seperti jenis data pribadi yang terlibat, pihak yang terlibat dalam pelanggaran, dan dampak yang mungkin ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.
Tindak Lanjut dari KPDP: Setelah menerima laporan, KPDP akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap laporan yang masuk. Mereka akan menentukan apakah pelanggaran tersebut memenuhi kriteria untuk tindakan lebih lanjut, seperti investigasi atau sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab.
Tentang Hukumku
Hukumku adalah aplikasi konsultasi hukum online yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum secara praktis dan efisien. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat berkonsultasi langsung dengan pengacara berlisensi tentang berbagai masalah hukum, termasuk masalah terkait perlindungan data pribadi dan pelanggaran privasi. Layanan yang disediakan sangat mudah diakses, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pendapat hukum tanpa harus pergi ke kantor pengacara.