General
Artikel General Terbaru
Beneficial Ownership Wajib Dilaporkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2/2025: Siapa yang Berisiko Kena Sanksi?
Transparansi kepemilikan korporasi telah menjadi salah satu agenda prioritas tata kelola global pascakrisis keuangan internasional dan skandal besar seperti Panama…
Informed Consent dalam Riset Klinis: Menyusun Dokumen yang Sah menurut UU PDP dan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023
Informed consent merupakan kesepakatan yang diberikan oleh pasien kepada dokter sebelum ada tindakan medis yang dilakukan. Namun dalam riset klinis,…
PSE dan UU PDP: Kewajiban Registrasi dan Perlindungan Data berdasarkan PP No. 71 Tahun 2019
Dibalik kemudahan dalam dunia digital, pengelolaan data pribadi memiliki tantangan tersendiri bagi penyelenggara. Pemerintah melalui PP Nomor 71 Tahun 2019…
Data Processing Agreement dalam Kontrak SaaS: Klausul Wajib menurut UU PDP yang Sering Terlewat
Sebuah perusahaan teknologi menggunakan layanan SaaS dari vendor HR untuk mengelola data karyawan, mulai dari identitas, data gaji, hingga catatan…
Rekam Medis Elektronik dan UU PDP: Kewajiban Fasilitas Kesehatan dalam Melindungi Data Pasien
Saat ini, fasilitas kesehatan semakin banyak menggunakan Rekam Medis Elektronik (RME) untuk menyimpan dan mengelola data pasien. Sistem ini membantu…
Platform E-commerce Asing & Transfer Data Lintas Batas: Apa yang Diatur dalam UU PDP?
Di era digital, transaksi e-commerce tidak lagi mengenal batas geografis. Platform asing dapat dengan mudah menjangkau konsumen Indonesia, mengumpulkan data…
Hak Penghapusan Data Pengguna (Right to Erasure) dalam UU PDP
Seorang pengguna platform e-commerce meminta penghapusan akun beserta seluruh data pribadinya, mulai dari nama hingga riwayat transaksi. Platform hanya menonaktifkan…
Sanksi Administratif bagi Faskes yang Tidak Menerapkan Rekam Medis Elektronik
Sejak Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis diundangkan, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia diwajibkan untuk…
Mekanisme Persetujuan (Consent) Pengguna yang Sah menurut UU PDP
Banyak perusahaan mengira mereka sudah memiliki persetujuan pengguna cukup hanya dengan mencantumkan kotak centang di formulir pendaftaran. Padahal, UU No.…
Data Perilaku Belanja sebagai Data Pribadi: Kewajiban Platform Digital menurut UU PDP dan PP No. 71 Tahun 2019
Setiap kali seseorang membuka aplikasi belanja, riwayat pencariannya dicatat, produk yang dilihat direkam, waktu browsing-nya dipantau, dan pola pembeliannya dianalisis.…
