Ketentuan mengenai hak pasien sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Secara khusus, Pasal 276 memuat tujuh hak pasien yang wajib diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Ketentuan tersebut diperjelas lagi melalui PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaan UU Kesehatan. Lalu, apa saja hak pasien yang dilindungi oleh undang-undang dan bagaimana penerapannya dalam pelayanan kesehatan?
Dasar Hukum Hak Pasien di Indonesia
Dasar hukum utama hak pasien terdapat dalam Pasal 276 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Pasal tersebut menyatakan bahwa pasien mempunyai hak untuk:
- Mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya.
- Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu.
- Menolak atau menyetujui tindakan medis, dengan pengecualian tertentu.
- Mendapatkan akses terhadap informasi dalam rekam medis.
- Meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain.
- Mendapatkan hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketujuh hak tersebut menjadi dasar bagi pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan medisnya.
7 Hak Pasien Menurut UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023
Hak Mendapatkan Informasi Mengenai Kondisi Kesehatan
Pasien berhak mengetahui informasi mengenai kondisi kesehatannya sendiri.
Berdasarkan Pasal 737 ayat (2) PP No. 28 Tahun 2024, informasi tersebut meliputi:
- Hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.
- Diagnosis, pengobatan, tindakan medis, dan prognosis.
- Pelayanan kesehatan lain yang diberikan kepada pasien.
Artinya, pasien berhak mengetahui hasil pemeriksaan dan memahami kondisi medis yang sedang dialaminya. Informasi tersebut tidak boleh disampaikan secara tidak jelas sehingga pasien kesulitan memahami kondisi kesehatannya.
Hak Mendapatkan Penjelasan Sebelum Menerima Pelayanan Medis
Pasien berhak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya.
Pasal 737 ayat (3) PP No. 28 Tahun 2024 mengatur bahwa penjelasan harus disampaikan secara lengkap, cukup, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
Sebagai contoh, sebelum menjalani operasi, pasien perlu mendapatkan informasi mengenai tujuan tindakan, prosedur yang akan dilakukan, serta risiko yang mungkin timbul.
Penjelasan ini penting agar pasien dapat memahami tindakan medis yang akan diterimanya sebelum mengambil keputusan.
Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu
Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, standar profesi, dan standar pelayanan yang berlaku.
Namun, hak ini tetap memperhatikan kemampuan pelayanan fasilitas kesehatan serta kompetensi dan kewenangan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.
Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 737 ayat (4) PP No. 28 Tahun 2024.
Dengan demikian, pasien berhak memperoleh pelayanan yang sesuai standar. Tenaga medis juga harus memberikan pelayanan berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.
Hak Menyetujui atau Menolak Tindakan Medis
Pasien memiliki hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis yang akan diberikan kepadanya.
Hak ini berkaitan dengan prinsip persetujuan tindakan medis atau informed consent. Sebelum mengambil keputusan, pasien harus menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap dan memadai.
Pasal 737 ayat (5) PP No. 28 Tahun 2024 mengatur bahwa persetujuan atau penolakan tindakan medis tersebut harus dicatat dalam rekam medis.
Namun, hak menolak atau menyetujui tindakan medis memiliki pengecualian. Pasal 276 huruf d UU Kesehatan menyebutkan bahwa pengecualian berlaku untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) atau wabah.
Hak Mendapatkan Akses terhadap Rekam Medis
Pasien juga memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat dalam rekam medisnya.
Catatan kesehatan biasanya memuat informasi penting mengenai riwayat pelayanan rumah sakit, termasuk pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan tindakan medis yang telah diterima.
Hak akses tersebut bukan berarti pasien otomatis memiliki atau berhak membawa seluruh dokumen asli. Pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai catatan tersebut.
Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada pasien untuk memahami riwayat perawatannya dan menggunakan informasi tersebut ketika membutuhkan konsultasi atau pelayanan kesehatan lanjutan.
Hak Meminta Pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan Lain
Pasien berhak meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain mengenai penyakit yang dideritanya.
Hak ini dikenal sebagai second opinion atau pendapat medis kedua.
Berdasarkan Pasal 737 ayat (7) PP No. 28 Tahun 2024, konsultasi dapat dilakukan dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan lain, baik di fasilitas pelayanan kesehatan yang sama maupun di fasilitas kesehatan berbeda.
Sebagai contoh, pasien yang mendapatkan rekomendasi operasi dapat meminta pendapat dokter lain sebelum memutuskan tindakan tersebut.
Tujuannya adalah membantu pasien memperoleh pemahaman tambahan mengenai diagnosis dan pilihan penanganan yang tersedia.
Hak Lain Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Selain enam hak tersebut, pasien juga berhak memperoleh hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Artinya, perlindungan pasien tidak hanya terbatas pada tujuh poin dalam Pasal 276 UU Kesehatan. Hak pasien juga dapat berkaitan dengan ketentuan lain yang relevan, seperti perlindungan data pribadi dan ketentuan mengenai penyelenggaraan rekam medis.
Pelaksanaannya harus mengacu pada peraturan yang mengatur masing-masing hak tersebut.
Kewajiban Pasien Menurut UU Kesehatan
Selain memberikan hak, UU No. 17 Tahun 2023 juga mengatur kewajiban pasien dalam Pasal 277.
Pasien wajib:
- Memberikan informasi yang lengkap dan jujur mengenai masalah kesehatannya.
- Mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- Mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan.
- Memberikan imbalan jasa atas pelayanan kesehatan yang diterima.
PP No. 28 Tahun 2024 melalui Pasal 738 memperjelas kewajiban tersebut. Informasi kesehatan yang perlu disampaikan pasien antara lain data diri, riwayat penyakit, pemeriksaan, tindakan, obat yang pernah diterima, serta keluhan yang dirasakan.
Pasien juga wajib mematuhi petunjuk tenaga medis setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap dan memadai.
Selain itu, Pasal 741 PP No. 28 Tahun 2024 mengatur kewajiban pasien untuk menghormati hak pasien lain, pengunjung, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan petugas fasilitas pelayanan kesehatan.
Pasien juga harus menerima konsekuensi atas keputusan pribadi untuk menolak terapi yang direkomendasikan atau tidak mengikuti petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Kesimpulan
Hak pasien merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Melalui Pasal 276 UU No. 17 Tahun 2023, setiap pasien memiliki tujuh hak yang mencakup informasi kesehatan, penjelasan pelayanan, mutu pelayanan, persetujuan tindakan medis, akses rekam medis, second opinion, dan hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, pasien juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur, mengikuti petunjuk medis setelah memperoleh penjelasan, mematuhi ketentuan fasilitas kesehatan, serta membayar pelayanan yang diterima.
Memahami hak dan kewajiban tersebut membantu pasien mengambil keputusan secara sadar sekaligus mendorong pelayanan kesehatan yang transparan dan bertanggung jawab.