Artikel UU PDP Terbaru
Penggunaan Deepfake Bisa Dipidana? Ini Aturan Hukum yang Berlaku di Indonesia
Teknologi deepfake memungkinkan seseorang membuat wajah, suara, atau gerakan seseorang seolah-olah melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi.…
Bolehkah Merekam Orang di Tempat Umum? Ini Aturan Hukumnya
Merekam seseorang di tempat umum tidak selalu melanggar hukum. Pada prinsipnya, hukum Indonesia tidak melarang seseorang mengambil foto atau video…
Penyalahgunaan Data Pribadi untuk Pengajuan Pinjaman Online
Transformasi digital telah mengubah lanskap ekonomi global, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan finansial. Kehadiran platform Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi…
Seberapa Penting Kepatuhan UU PDP pada Perusahaan Fintech?
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah tonggak hukum terpenting dalam tata kelola data digital…
Informed Consent dalam Riset Klinis: Menyusun Dokumen yang Sah menurut UU PDP dan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023
Informed consent merupakan kesepakatan yang diberikan oleh pasien kepada dokter sebelum ada tindakan medis yang dilakukan. Namun dalam riset klinis,…
PSE dan UU PDP: Kewajiban Registrasi dan Perlindungan Data berdasarkan PP No. 71 Tahun 2019
Dibalik kemudahan dalam dunia digital, pengelolaan data pribadi memiliki tantangan tersendiri bagi penyelenggara. Pemerintah melalui PP Nomor 71 Tahun 2019…
Data Processing Agreement dalam Kontrak SaaS: Klausul Wajib menurut UU PDP yang Sering Terlewat
Sebuah perusahaan teknologi menggunakan layanan SaaS dari vendor HR untuk mengelola data karyawan, mulai dari identitas, data gaji, hingga catatan…
Rekam Medis Elektronik dan UU PDP: Kewajiban Fasilitas Kesehatan dalam Melindungi Data Pasien
Saat ini, fasilitas kesehatan semakin banyak menggunakan Rekam Medis Elektronik (RME) untuk menyimpan dan mengelola data pasien. Sistem ini membantu…
Platform E-commerce Asing & Transfer Data Lintas Batas: Apa yang Diatur dalam UU PDP?
Di era digital, transaksi e-commerce tidak lagi mengenal batas geografis. Platform asing dapat dengan mudah menjangkau konsumen Indonesia, mengumpulkan data…
Hak Penghapusan Data Pengguna (Right to Erasure) dalam UU PDP
Seorang pengguna platform e-commerce meminta penghapusan akun beserta seluruh data pribadinya, mulai dari nama hingga riwayat transaksi. Platform hanya menonaktifkan…
