news
Artikel news Terbaru
Promo Kemerdekaan RI ke 81, Legal Hero AI Mulai Rp170 Ribu
Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81, Legal Hero menghadirkan promo spesial untuk membantu advokat dan praktisi hukum…
Fritz Paris Hutapea Perkenalkan Legal Hero kepada Pengurus Kongres Advokat Indonesia
Jakarta, 16 Juli 2026 – CEO Hukumku sekaligus Founder Legal Hero, Fritz Paris Hutapea, S.H., LL.B., menghadiri pertemuan bersama Honorary…
Info Kelulusan Ujian Profesi PERADI SAI Wilayah Jakarta Selatan Gel. 1 2026
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) resmi mengumumkan hasil Ujian Profesi Advokat (UPA) Tahun 2026…
Menelaah Hak Perdata dan Pemulihan Korban dalam Kasus Penganiayaan Cileunyi
Kasus yang menimpa seorang perempuan berinisial YTR (29) di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kembali menggugah perhatian publik. Di tengah…
Revisi UU P2SK 2026: Kepastian Hukum bagi Investor atau Membuka Risiko TPPU?
Revisi UU P2SK resmi berlaku dan membawa perubahan besar terhadap sektor keuangan Indonesia. Selain memperkuat kewenangan OJK, Bank Indonesia, dan…
Legal Hero Hadir di Rakernas PERADI SAI 2026, Dorong Pemanfaatan AI Hukum yang Etis dan Profesional bagi Advokat
Legal Hero turut meramaikan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PERADI SAI 2026 yang mengangkat tema “Menjadi Advokat dengan Spesialisasi Kompetensi…
Daycare di Yogyakarta: Saat Kelalaian Berubah Menjadi Jerat Hukum
Kasus dugaan kelalaian di sebuah pusat penitipan anak di Yogyakarta kembali mengingatkan kita bahwa layanan penitipan anak bukan hanya sekadar…
Mundur dari Kontrak secara Sepihak, Apa Risiko Hukumnya?
Dalam praktik bisnis, tidak jarang salah satu pihak ingin mundur dari kontrak sebelum seluruh kewajibannya selesai. Keputusan ini sering dianggap…
PMK 8 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Ini Ketentuan Baru Pelaporan Data Pajak di Indonesia
Pemerintah melakukan langkah strategis dalam reformasi perpajakan dengan menerbitkan PMK 8 Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat administrasi dan pengawasan pajak…
Pemerintah Batasi Akses Media Sosial dan Game bagi Anak, Komdigi Terapkan Aturan Baru Mulai 2026
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memperketat pengawasan aktivitas digital anak dengan menerapkan aturan pembatasan usia untuk penggunaan…
