news

Artikel news Terbaru

Memahami Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 dan Dampaknya terhadap Sektor Asuransi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 telah menjadi perhatian di sektor keuangan, khususnya asuransi. Dalam putusan ini, MK menguji ketentuan dalam…

Perpres 110 Tahun 2025: Kerangka Baru Hukum Perdagangan Karbon di Indonesia

Selama beberapa tahun terakhir, wacana perdagangan karbon di Indonesia sudah sering terdengar, namun baru sekarang kerangka dari hal tersebut mulai…

Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2025: Penjelasan, Dampak, dan Analisis Hukum

Sebagai lembaga yang memegang peran penting dan strategis dalam mengatur arus investasi di Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertugas…

OJK Terbitkan Regulasi Baru, Industri Asuransi Kesehatan Masuk Babak Transformasi Digital

Pada 1 Mei 2025 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 7/SEOJK.05/2025 tentang penyelenggaraan asuransi kesehatan, yang akan…

Putusan MK Cabut Izin Jaksa Agung, Akhiri “Imunitas” Jaksa dari Proses Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mencabut ketentuan yang mewajibkan aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia…

hukumku

MK Ubah Tafsir Pasal 53 UU PDP: Apa Dampaknya bagi Pengendali dan Prosesor Data?

Melalui Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 53 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.…

Transformasi Regulasi P2P Berdasarkan SEOJK 19/2025

Transformasi regulasi peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia memasuki fase perkembangan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada Juli 2025, Otoritas…

Kapan Bank Boleh Buka Data Nasabah? Belajar dari Kasus Nikita Mirzani

Sebagai nasabah bank, kita sering kali merasa aman karena data keuangan kita dilindungi oleh prinsip kerahasiaan bank. Namun, kasus hukum…

hukumku

MK Putuskan Larangan Rangkap Jabatan Advokat

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang…

hukumku

Kejagung Bisa Sadap Nomor HP,  Bagaimana Dasar Hukumnya?

Penyadapan oleh aparat penegak hukum selalu menjadi isu yang memicu perdebatan publik. Baru-baru ini, terungkap bahwa Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung)…