Ada satu peribahasa yang cocok untuk menggambarkan kondisi sistem penegakan hukum di Indonesia yaitu “satu putusan pengadilan, banyak pihak yang terkena getahnya”. Peribahasa ini cukup memberikan tamparan yang keras untuk penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam perkembangan ekonomi modern.
Ada satu kasus yang cocok untuk memberikan gambaran dari peribahasa di atas adalah perkara korupsi pengelolaan dana investasi TaniHub Group yang bergulir sejak akhir 2024 hingga pertengahan 2026.
Runtutan kasus korupsi pengelolaan dana ini cukup panjang, dimulai dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana investasi PT BRI Ventures (BVI) dan PT MDI Ventures ke TaniHub Group periode 2019–2023 dengan total nilai investasi sekitar 25 juta dolar AS. Perkara ini kemudian disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pada 18 Juni 2026, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada enam terdakwa perorangan dengan hukuman berkisar antara 2 hingga 9 tahun penjara, yaitu:
- Eks CEO TaniHub, Ivan Arie Sustiawan, dijatuhi pidana penjara selama 9 tahun.
- Eks Direktur Keuangan TaniHub, Edison Tobing, dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun.
- Eks Direktur Utama MDI Ventures, Donald Surjana Wihardja, dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun.
- Eks Direktur Utama BRI Ventures, Nicko Widjaja, dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun.
- Dua eksekutif modal ventura lainnya, Aldi Adrian Hartanto dan William Gozali, masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun.
Dalam hal ini, majelis hakim menetapkan adanya kerugian negara sebesar 25 juta dollar AS atau setara dengan Rp364,22 miliar rupiah yang didukung dengan adanya fakta piutang fiktif sebesar Rp359,98 miliar rupiah dan piutang tak tertagih senilai Rp693,4 miliar rupiah.
Rangkaian itu di atas belum selesai karena pada 6 Juli 2026, giliran tiga entitas korporasi seperti PT Tani Group Indonesia dan PT TaniHub Indonesia serta PT Tani Supply Indonesia dituntut oleh jaksa bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi secara korporasi dengan tuntutan membayar uang pengganti sekitar Rp359,9 miliar rupiah. Sidang pembelaan ketiga korporasi ini digelar 20 Juli 2026 dan hingga tulisan ini dibuat, putusan atas korporasi belum dijatuhkan.
Yang menarik, dampak kasus ini tidak berhenti di ruang sidang. Ia merembet menjadi keresahan seluruh industri modal ventura di Indonesia yang melampaui pihak-pihak yang benar-benar terlibat dalam kasus TaniHub.
Mantan pimpinan KPK, Alexander Marwata, sampai mengajukan pendapat sebagai amicus curiae (sahabat pengadilan) yang pada intinya menyoroti kekhawatiran investor asing yang mulai bersikap defensif terhadap Indonesia sejak kasus ini mencuat. Menurutnya, modal ventura memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan konvensional karena memang dibangun di atas tingkat risiko kegagalan yang tinggi. Oleh karena itu, tidak setiap investasi yang gagal dapat serta-merta dipersamakan dengan tindak pidana korupsi tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya penyimpangan hukum yang nyata.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan
Untuk memperoleh gambaran yang lebih realistis, tidak cukup hanya bertumpu pada teks normatif. Oleh karena itu, penting untuk menelaah ke dalam logika majelis hakim melalui ratio decidendi yang menjatuhkan putusan bersalah terhadap enam terdakwa perorangan, mengingat putusan tersebut berpotensi menimbulkan efek domino yang tidak hanya pada proses penegakan hukum tetapi juga bagi iklim investasi di Indonesia.
Pertama, unsur kerugian negara dianggap terbukti secara nyata dan pasti bukan potensial. Dalam kasus diatas, majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara menyatakan kerugian keuangan negara terjadi pada saat proses transfer dana yaitu ketika dana investasi diberikan dan diterima oleh Pengurus TaniHub dan bukan baru dianggap merugikan ketika bisnisnya kemudian gagal di kemudian hari. Angka kerugian sebesar 25 juta dolar AS atau setara Rp364,22 miliar rupiah ini didasarkan pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang oleh majelis hakim dinilai bersifat nyata dan pasti bukan sekadar proyeksi atau perkiraan kerugian di masa depan.
Kedua, hakim menautkan kerugian negara dengan sejumlah fakta pendukung yang menunjukkan pola penyimpangan, bukan semata risiko bisnis. Setidaknya ada empat fakta yang menjadi penguat pertimbangan majelis hakim, yaitu:
- Penurunan drastis nilai investasi dari sekitar 5 juta dollar AS menjadi 419 dollar AS per 30 September 2023.
- Kerugian operasional TaniHub Group pasca investasi yang mencapai lebih dari Rp437,58 miliar rupiah pada 2020.
- Adanya piutang fiktif senilai Rp359,98 miliar rupiah dan piutang tak tertagih Rp693,4 miliar.
- Pembubaran anak usaha TaniFund tanpa aset dan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menunjukkan ketidakmampuan TaniHub Group memenuhi kewajiban kepada kreditur.
Kombinasi fakta-fakta inilah yang menurut majelis hakim membedakan perkara ini dari sekadar kegagalan bisnis umumnya dan didukung dengan ada indikasi sistematis bahwa kondisi keuangan perusahaan direkayasa agar terlihat lebih sehat daripada kenyataannya.
Ketiga, hakim membedakan tingkat pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran dan kedekatan dengan aliran dana bukan semata jabatan. Inilah yang menjelaskan disparitas vonis 2 hingga 9 tahun penjara di antara keenam terdakwa.
Ivan Arie Sustiawan selaku eks CEO TaniHub yang merupakan pihak yang paling dekat dengan pengelolaan dan pelaporan kondisi keuangan perusahaan dijatuhi vonis terberat yaitu 9 tahun penjara karena dinilai bersalah melakukan korupsi sekaligus pencucian uang senilai 3,26 miliar rupiah.
Sebaliknya, para eksekutif dari pihak investor (BRI Ventures dan MDI Ventures) dijatuhi vonis yang jauh lebih ringan berkisar 2 hingga 5 tahun, hal ini mencerminkan penilaian majelis hakim bahwa peran mereka lebih pada aspek penyaluran dana ketimbang manipulasi data yang mendasari keputusan investasi tersebut.
Keempat, pembelaan berbasis business judgment rule tidak serta-merta diterima hakim. Tim kuasa hukum sejumlah terdakwa termasuk Nicko Widjaja, berargumen bahwa keputusan investasi merupakan murni keputusan bisnis yang telah melalui prosedur formal internal perusahaan.
Namun, jaksa dan pada akhirnya majelis hakim menilai ada dugaan pelanggaran prinsip kehati-hatian (fiduciary duty) dalam proses investasi tersebut. Ini menegaskan bahwa perlindungan doktrin business judgment rule sebagaimana diatur Pasal 97 ayat (5) UU PT bersifat bersyarat dan berbasis pembuktian dan bukan perlindungan otomatis hanya karena prosedur formal telah dilalui, apalagi jika ditemukan indikasi bahwa dasar pengambilan keputusan itu sendiri telah direkayasa.
Dari keempat pertimbangan itu, benang merahnya cukup jelas bahwa majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tidak menghukum kegagalan bisnis semata, melainkan menghukum kombinasi antara kerugian negara yang nyata, indikasi manipulasi data yang sistematis, serta kelalaian dalam menjalankan prinsip kehati-hatian pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pencairan dan pengelolaan dana. Dari benang merah diatas, maka ada beberapa pelajaran yang dapat diambil oleh para pelaku usaha khususnya founder usaha maupun pengelola startup, yakni:
- Para pelaku usaha harus tahu bahwa laporan keuangan bukan sekadar dokumen administratif. Salah satu fakta yang memberatkan dalam perkara TaniHub adalah temuan piutang fiktif dan piutang tak tertagih dalam jumlah besar, yang menurut majelis hakim memperkuat unsur kerugian negara. Bagi founder, ini adalah pengingat keras: data keuangan dan proyeksi bisnis yang disampaikan ke investor, apalagi investor yang mengelola dana negara, punya konsekuensi hukum yang jauh lebih berat daripada sekadar sengketa perdata jika di kemudian hari terbukti direkayasa. Penggelembungan angka bisa menjadi pintu masuk pidana korupsi dan pencucian uang, bukan sekadar wanprestasi kontraktual.
- Pelaku usaha harus dalam melaksanakan tata kelola dan audit internal harus dibangun sejak awal, bukan menjelang exit atau IPO. Banyak startup tahap awal menunda investasi pada sistem governance karena dianggap belum perlu di fase pertumbuhan. Kasus ini menunjukkan sebaliknya bahwa ketiadaan kontrol internal yang memadai justru menjadi celah yang mempermudah manipulasi data dan pada akhirnya membebani seluruh entitas Perusahaan termasuk direksi yang mungkin tidak terlibat langsung.
- Penting bagi pelaku usaha untuk memahami garis pemisah antara keputusan bisnis yang buruk dan manipulasi data. Kegagalan bisnis, sepahit apa pun, pada dasarnya adalah risiko yang melekat pada setiap usaha rintisan. Yang membedakan risiko bisnis wajar dari tindak pidana adalah ada tidaknya itikad tidak baik dan kesengajaan menyembunyikan atau memalsukan informasi material.
- Pelaku usaha maupun Pemilik Modal harus melakukan uji tuntas (due diligence) bukan hanya untuk formalitas administratif. Dalam hukum korporasi Indonesia, perlindungan bagi direksi atas keputusan bisnis yang merugikan dikenal melalui doktrin Business Judgment Rule (BJR) yang secara implisit diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan ini pada intinya menyatakan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan empat hal secara kumulatif yaitu kerugian bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya, pengurusan dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan, tidak ada benturan kepentingan, serta telah dilakukan upaya pencegahan agar kerugian tidak terjadi atau berlanjut. Oleh karena itu, proses uji tuntas yang hanya dijalankan tetapi tidak didokumentasikan dengan rapi melalui notulen komite investasi, kajian risiko tertulis, opini hukum, hasil audit independen akan sulit dijadikan bukti pembelaan ketika investasi berujung gagal dan diperiksa aparat penegak hukum.
- Pelaku usaha maupun pemilik modal harus paham bahwa ada beban tanggung jawab ekstra bagi pengelola dana milik BUMN atau entitas negara. Ketika dana yang dikelola berasal dari BUMN seperti BRI Ventures dan MDI Ventures, unsur “kerugian keuangan negara” menjadi elemen yang relatif lebih mudah dipenuhi dalam pembuktian tindak pidana korupsi, dibandingkan investasi yang murni bersumber dari dana swasta.
Efek Domino bagi Ekosistem Startup Secara Luas
Inilah bagian yang paling relevan untuk dipahami oleh publik secara umum. Karena, ketika investor modal ventura khususnya yang berafiliasi dengan BUMN menjadi lebih defensif akibat dari preseden kasus yang kita bahas di atas.
Perusahaan rintisan umumnya memiliki risiko kegagalan yang tinggi karena sulit mendapatkan pendanaan, hal ini bukan karena model bisnisnya yang buruk, melainkan karena investor menghindari risiko hukum yang dianggap tidak proporsional dengan risiko bisnis yang lazim apalagi ditambah dengan adanya preseden kasus diatas.
Untuk menghindari efek domino dari preseden putusan diatas yang berpotensi membuat investor termasuk investor asing semakin enggan menanamkan modal di Indonesia, maka harus ada kejelasan regulasi yang melibatkan kejaksaan dan KPK agar kasus serupa tidak terulang Kembali dan tentunya perusahaan rintisan harus menaati seluruh peraturan hukum yang berlaku bukan hanya untuk urusan administrasi belaka.
Akhir Kata
Artikel ini dibuat bukanlah ajakan untuk menghindari investasi pada startup dan juga bukan ajakan bagi founder untuk takut mencari pendanaan. Penting untuk dipahami bahwa risiko gagal adalah bagian yang tidak terpisahkan dari inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital.
Pesan yang lebih tepat adalah ajakan membangun sistem tata kelola, dokumentasi proses, dan transparansi pelaporan yang lebih kuat sejak tahap paling awal baik oleh founder startup maupun oleh pengelola modal ventura.
Dengan proses yang terdokumentasi rapi dan dilandasi itikad baik, risiko bisnis yang wajar akan lebih mudah dibedakan dari niat jahat di mata hukum, sehingga penegakan hukum dapat berjalan tanpa harus mengorbankan iklim investasi yang sehat bagi ekosistem startup Indonesia.
