Anda pasti pernah mengalami perbuatan tidak menyenangkan dari seseorang. tahukah anda bahwa beberapa waktu lalu anda bisa saja melaporkan seseorang tersebut dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan?
Namun ada kabar mengejutkan bahwa pasal perbuatan tidak menyenangkan dihapus dari hukum indonesia. Perbuatan tidak menyenangkan sempat menjadi polemik karena sering digunakan sebagai alasan dalam menjerat seseorang ke dalam pusaran hukum. Laporan atas perbuatan tidak menyenangkan dianggap sangat subjektif dan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak terlapor.
Lantas apakah pasal perbuatan tidak menyenangkan dihapus? simak lebih lanjut di artikel berikut ini.
Kapan Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Dihapus?
Perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut berbunyi, “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
- Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
MK telah menghapus istilah ‘Perbuatan Tidak Menyenangkan’ dari Pasal 335 KUHP. Dengan demikian, Pasal 335 KUHP yang sering dianggap ambigu kini menjadi lebih jelas dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.
Hal ini dibacakan dalam Pembacaan Putusan Pengujian UU KUHP di ruang sidang pleno gedung MK awal 2014 lalu. “Pasal perbuatan tidak menyenangkan” dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP pun dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Namun, MK menyatakan, tidak seluruh norma yang terdapat dalam Pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, MK menyatakan Pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP menjadi, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”
Mengapa Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Dihapus?
Alasan utama dari dihapuskannya pasal perbuatan tidak menyenangkan adalah karena frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Selai itu Majelis berpendapat frasa ‘perbuatan tidak menyenangkan’ dalam pasal 335 KUHP sangatlah tidak mengikat hukum. Menurutnya, perbuatan tidak menyenangkan tidak dapat diukur.
Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata,
Pendapat dan pertimbangan Mahkamah dalam menghapus frasa perbuatan tidak menyenangkan, yaitu:
- Kualifikasi “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak dapat diukur secara objektif sebagai suatu rumusan delik;
- Andaipun dapat diukur maka ukuran tersebut sangat subjektif dan hanya berdasarkan penilaian korban, penyidik, dan penuntut umum semata;
- Menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberi peluang terjadinya kesewenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya, terutama bagi pihak yang dilaporkan;
- Jika laporan tidak terbukti maka pihak yang dilaporkan menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum apalagi jika yang bersangkutan ditahan;
- Laporan yang tidak terbukti membuat seseorang kehilangan kemerdekaannya. Ini bertentangan dengan fungsi hukum pidana dan hukum acara pidana, yaitu untuk melindungi hak asasi dari kesewenangan penegak hukum;
- Yang bersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena telah mengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibat laporan tersebut.
Alternatif Hukum Setelah Penghapusan Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan
Alternatif hukum setelah penghapusan pasal perbuatan tidak menyenangkan salah satunya adalah pasal 448 UU 1/2023. Isi kandungan dari pasal tersebut hampir mirip dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Hanya saja ada beberapa pemutakhiran isi sehingga dirasa lebih baik dan relevan dengan waktu sekarang.
Namun, pasal 448 UU 1/2023 baru bisa berlaku tiga tahun setelah pasal tersebut dibuat. Artinya pasal 448 UU 1/2023 baru bisa berlaku pada awal tahun 2026.
Isi dari pasal 448 UU 1/2023 adalah:
1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta setiap orang yang:
a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau
b. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dituntut atas pengaduan dari korban tindak pidana.
Baca Juga: Memahami UU ITE dalam Konteks Grup WhatsApp di Indonesia
Kesimpulan
Setelah membaca dengan seksama dan mengetahui bahwa pasal perbuatan tidak menyenangkan dihapus tentunya anda terpikir bagaimana jika anda mengalami perbuatan tidak menyenangkan dan merugikan dari orang lain. Tentunya ada alternatif hukum lainnya yang bisa anda konsultasikan dengan ahli hukum.
Hanya di Hukumku anda dapat konsultasi hukum dengan mitra advokat dan ahli hukum yang terbaik. Hukumku dapat diakses dimanapun dan kapanpun hanya dengan menggunakan gawai. Anda dapat mengaksesnya secara real time melalui fitur chatting yang ada di aplikasi dan situsnya.
Jadi, tunggu apalagi, ayo download aplikasi Hukumku sekarang juga!
