Ada satu perubahan menarik dalam perkembangan artificial intelligence belakangan ini. Perdebatan mengenai AI di dunia hukum perlahan bergeser. Kita tidak lagi hanya berbicara tentang apakah AI bisa menulis kontrak, merangkum dokumen, atau menjawab pertanyaan hukum. Pertanyaannya mulai menjadi lebih serius: seberapa jauh AI dapat memahami cara seorang lawyer bekerja?
Peluncuran Astra for Law oleh OpenAI menarik untuk dilihat dari sudut pandang tersebut. Produk yang diluncurkan pada 17 September 2026 ini menunjukkan bahwa pengembangan AI mulai bergerak dari model serbaguna menuju sistem yang semakin spesifik terhadap profesi tertentu. Dalam konteks ini, hukum.
Astra for Law dibangun dengan GPT-6 Astra sebagai fondasinya dan ditujukan untuk mendukung pekerjaan hukum. Dilansir dari unggahan blog resminya, OpenAI juga melengkapinya dengan konteks dan kemampuan pencarian hukum yang memang dirancang untuk kebutuhan profesional legal.
Sebagai informasi, GPT-6 Astra merupakan model teranyar dari OpenAI yang diklaim lebih pintar dalam memahami keinginan pengguna. GPT-6 Astra menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai pengujian benchmark AI generasi terbaru.
Dalam benchmark ARC-AGI-3, Astra dilaporkan mencapai skor sekitar 99,9%, meningkat jauh dibanding model sebelumnya, yang menunjukkan kemampuan lebih baik dalam memahami pola dan menyelesaikan tugas baru. Sementara itu, pada benchmark DeepSWE untuk kemampuan pemrograman, Astra mencatat skor sekitar 73–74%, bersaing ketat dengan model lain seperti Gemini dan Fable besutan Antrophic.
Peran Penalaran AI dalam Mendukung Proses Analisis Hukum
Bagi praktisi hukum, hal ini bukan semata-mata karena ada model AI yang lebih baru atau lebih canggih. Yang jauh lebih menarik adalah pengakuan bahwa pekerjaan hukum membutuhkan sesuatu yang berbeda dari sekadar model AI yang pandai berbahasa.
Dan di titik inilah diskusinya menjadi relevan untuk Indonesia.
Seorang lawyer sebenarnya tidak terlalu peduli apakah sebuah AI dapat menghasilkan jawaban sepanjang lima halaman dalam hitungan detik. Yang lebih penting adalah dari mana jawaban itu berasal? Apakah jawaban tersebut sudah compliance dengan peraturan yang berlaku?
Ketika kita sedang menyusun legal opinion, misalnya, kita tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai sebuah konsep. Kita perlu mengetahui dasar hukumnya, apakah ketentuan tersebut masih berlaku, bagaimana ketentuan lain berinteraksi dengannya, dan dalam banyak kasus, bagaimana pengadilan pernah melihat persoalan yang serupa.
Itulah yang membedakan pekerjaan hukum dengan sekadar mencari informasi.
Jika seorang klien bertanya mengenai kemungkinan wanprestasi dalam sebuah kontrak, kita tentu dapat menjelaskan konsep dasarnya dengan cepat. Tetapi pekerjaan lawyer tidak berhenti di sana.
Kita harus membaca kontraknya, memahami fakta, melihat kewajiban masing-masing pihak, memperhatikan klausul pembatasan tanggung jawab, menelaah ketentuan yang relevan, lalu mempertimbangkan bagaimana persoalan tersebut mungkin dipandang apabila sengketa benar-benar terjadi.
Dengan kata lain, hukum tidak bekerja dalam ruang hampa.
Satu pertanyaan hukum hampir selalu terikat pada yurisdiksi, waktu, fakta, serta sumber hukum tertentu. Karena itu, kemampuan reasoning sebuah AI, betapapun maju, hanya merupakan sebagian dari persoalan.
GPT-6 Astra menunjukkan arah baru legal AI
OpenAI tampaknya tidak hanya menempatkan model bahasa di depan seorang lawyer dan berharap model tersebut dapat menyelesaikan persoalan hukum. Pendekatannya bergerak menuju sistem yang menggabungkan kemampuan model dengan sumber dan workflow yang lebih spesifik untuk pekerjaan legal.
Arah seperti ini sebenarnya cukup masuk akal.
Selama beberapa tahun terakhir, lawyer yang menggunakan AI generatif kemungkinan sudah merasakan dua sisi teknologi ini. Di satu sisi, AI sangat berguna untuk mempercepat pekerjaan. Kita dapat meminta AI membaca struktur kontrak, merangkum dokumen yang panjang, membuat kerangka argumentasi, atau membantu mengidentifikasi persoalan yang sebelumnya belum terpikirkan.
Di sisi lain, hampir setiap lawyer yang cukup sering menggunakannya juga memahami satu prinsip sederhana seperti jangan langsung percaya pada jawabannya.
Bukan karena AI selalu salah. Justru persoalannya adalah AI dapat menyampaikan sesuatu yang salah dengan sangat meyakinkan.
Dalam praktiknya, risiko seperti itu tidak kecil. Sebuah referensi putusan yang keliru, ketentuan yang sudah tidak berlaku, atau interpretasi yang tidak sesuai konteks dapat mengubah keseluruhan analisis.
Karena itu, ketika OpenAI mengembangkan produk khusus untuk hukum, bagian yang paling penting sebenarnya bukan kata “AI”-nya. Yang penting adalah upaya untuk menghubungkan kemampuan model dengan sumber hukum yang dapat digunakan dalam proses penelitian dan analisis.
Ini memberi gambaran mengenai ke mana industri legal AI kemungkinan bergerak, dari AI yang sekadar dapat menjawab pertanyaan menuju AI yang dapat bekerja dengan sumber hukum secara lebih sistematis.
Tetapi hukum yang mana?
Di sinilah lawyer di Indonesia perlu memberi sedikit catatan.
Sebuah AI dapat sangat baik dalam hukum, tetapi hukum selalu memiliki alamat.
Produk legal AI yang dibangun dengan basis sumber hukum Amerika Serikat tentu akan sangat berguna ketika digunakan untuk persoalan hukum di sana. Namun kebutuhan seorang lawyer di Jakarta, Surabaya, atau Makassar tentu saja berbeda.
Kita bekerja dengan struktur peraturan perundang-undangan Indonesia. Kita berhadapan dengan undang-undang yang memiliki peraturan pelaksana, peraturan kementerian, regulasi sektoral, hingga berbagai aturan lembaga.
Di luar itu ada pula putusan pengadilan, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan berbagai perkembangan interpretasi yang perlu dilihat berdasarkan konteks masing-masing perkara.
Belum lagi persoalan tentang perubahan regulasi.
Tidak jarang sebuah analisis hukum harus dimulai bukan dengan pertanyaan “apa aturannya?”, melainkan “aturan mana yang saat ini masih berlaku?”
Bagi seorang lawyer, tentu saja perbedaan tersebut bukan persoalan teknis kecil. Itulah inti dari legal research.
Karena itu, pertanyaan “apakah GPT-6 Astra memahami hukum?” sebenarnya belum lengkap.
Pertanyaan yang lebih tepat bagi kita adalah hukum negara mana yang dipahaminya, sumber apa yang digunakannya, dan apakah kita dapat memeriksa kembali sumber tersebut?
Tiga pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar mengetahui seberapa besar model atau seberapa tinggi kemampuan reasoning-nya.
Ketika AI yang paham Konteks Hukum di Indonesia Menjadi Pilihan
Perkembangan GPT-6 Astra for Law justru memperkuat satu gagasan yang selama ini menjadi dasar munculnya berbagai platform legal AI.
Dalam konteks di Indonesia, persoalannya bukan kekurangan kemampuan generatif. Model AI modern sudah sangat baik dalam membaca bahasa Indonesia, menyusun teks, dan membantu memetakan sebuah persoalan.
Yang lebih sulit adalah membangun lapisan pengetahuan hukum Indonesia di atas kemampuan tersebut.
Legal Hero, misalnya, mengambil pendekatan dari sisi ini. Alih-alih hanya mengandalkan kemampuan sebuah large language model, platform tersebut dibangun dengan basis data dokumen hukum Indonesia yang mencakup peraturan dan putusan.
Coba bayangkan ada dua orang junior associate yang sama-sama cerdas. Yang pertama sangat cepat memahami persoalan, tetapi tidak memiliki akses ke perpustakaan hukum. Yang kedua memiliki kemampuan analisis sekaligus akses ke jutaan dokumen hukum yang dapat ditelusuri.
Dalam pekerjaan hukum nyata, kita tahu siapa yang akan lebih membantu.
Analogi tersebut tentu tidak sempurna, tetapi cukup menggambarkan persoalannya. Model seperti GPT-6 Astra membawa kemampuan reasoning yang semakin kuat. Platform legal AI lokal membawa konteks, sumber, dan kedalaman data hukum Indonesia.
Keduanya menjawab kebutuhan yang berbeda.
Karena itu, menurut saya, diskusi mengenai GPT-6 Astra versus platform Legal AI lokal sebaiknya tidak diletakkan dalam kerangka sederhana mengenai siapa yang “lebih pintar”. Pertanyaan itu justru kurang relevan.
Yang lebih menarik adalah melihat lapisan apa yang dibutuhkan agar AI benar-benar berguna bagi lawyer Indonesia.
Kita membutuhkan model yang mampu memahami pertanyaan kompleks. Kita membutuhkan kemampuan membaca dan membandingkan dokumen dalam jumlah besar. Tetapi pada saat yang sama, kita juga membutuhkan akses ke hukum Indonesia yang dapat ditelusuri kembali.
Sebab seorang lawyer tidak dapat datang kepada klien hanya dengan mengatakan, “AI mengatakan demikian.”
Kita harus dapat menjelaskan mengapa.
Cara lawyer menggunakan AI juga akan berubah
Perubahan ini pada akhirnya akan memengaruhi cara kita bekerja.
Selama ini legal research banyak dimulai dari pencarian kata kunci. Kita memasukkan istilah tertentu, membuka sejumlah dokumen, membaca satu per satu, lalu mencoba menemukan keterkaitan di antara semuanya.
AI dapat mengubah titik awal tersebut.
Seorang lawyer dapat memulai dengan persoalan seperti “Apakah direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi dalam situasi seperti ini?”
Dari sana AI dapat membantu memetakan isu, mencari regulasi yang relevan, menghubungkannya dengan putusan, lalu menunjukkan area yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Namun hasil akhirnya tetap membutuhkan lawyer.
Kita masih harus menentukan apakah sebuah putusan benar-benar relevan. Kita masih harus membaca fakta perkara. Kita masih harus menilai apakah argumentasi tertentu sesuai dengan kepentingan klien. Dan kita tetap harus bertanggung jawab atas nasihat hukum yang diberikan.
Dalam hal ini, AI tidak menghilangkan legal judgment. Justru karena pekerjaan mekanis dapat dipercepat, legal judgment menjadi semakin penting.
Itulah sebabnya saya tidak terlalu tertarik dengan pertanyaan lama: “Apakah AI akan menggantikan lawyer?”
Pertanyaan tersebut terlalu sederhana.
Pertanyaan yang lebih berguna adalah: apa yang terjadi ketika seorang lawyer yang memahami hukum juga memiliki alat yang dapat membaca, mencari, membandingkan, dan menganalisis informasi jauh lebih cepat daripada sebelumnya?
Jawabannya mungkin akan mengubah banyak hal, mulai dari cara law firm melakukan research sampai bagaimana klien menilai kecepatan dan kualitas layanan hukum.
Peluncuran GPT-6 Astra for Law adalah sinyal, bukan garis akhir
Astra for Law penting bukan hanya sebagai sebuah produk baru dari OpenAI. Ia menjadi sinyal mengenai arah perkembangan industri.
Legal AI akan semakin spesifik.
Model AI akan semakin kuat, tetapi keunggulan sebuah platform hukum tidak akan hanya ditentukan oleh model yang digunakannya. Kualitas sumber data, cakupan yurisdiksi, kemampuan menelusuri referensi, integrasi dengan workflow lawyer, dan tingkat kepercayaan terhadap hasil yang diberikan akan menjadi sama pentingnya.
Bagi praktik hukum Indonesia, ini membuka ruang yang menarik.
Kita tidak harus memilih antara AI global dan platform legal lokal. Justru kemungkinan terbesar terletak pada kombinasi keduanya: kemampuan reasoning dari model AI mutakhir dipertemukan dengan database hukum Indonesia yang dalam dan dapat diverifikasi.
Karena pada akhirnya, seorang lawyer tidak membutuhkan AI yang sekadar terdengar pintar.
Kita membutuhkan AI yang membantu menemukan dasar hukum lebih cepat, melihat hubungan yang sebelumnya tidak terlihat, dan membawa kita kembali kepada sumber yang dapat diperiksa.
GPT-6 Astra mungkin dapat berpikir. Tetapi bagi lawyer Indonesia, pertanyaan yang menentukan tetap sama yaitu ketika berbicara tentang hukum kita, apakah ia tahu harus mencari ke mana?
