Pengelolaan lahan merupakan salah satu aspek hukum paling penting dalam kegiatan usaha perkebunan. Kepastian mengenai status hak atas tanah, luas penguasaan lahan, dan kesesuaian pemanfaatannya dapat memengaruhi operasional serta nilai investasi perusahaan.
Terbitnya UU No. 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria membawa perkembangan baru bagi pengaturan penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan perusahaan perkebunan adalah Pasal 48, yang mewajibkan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan pemegang izin usaha perkebunan menyerahkan paling sedikit 20% dari luas bidang tanah HGU.
Kewajiban Penyerahan Paling Sedikit 20% Tanah HGU
Pasal 48 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2026 menyatakan:
“Pemegang hak guna usaha dan pemegang izin usaha perkebunan wajib menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah hak guna usaha.”
Ketentuan ini secara langsung menyasar pemegang HGU dan pemegang izin usaha perkebunan. Artinya, perusahaan yang menjalankan kegiatan perkebunan perlu memperhatikan kewajiban tersebut dalam perencanaan dan pengelolaan lahannya.
Namun, Pasal 48 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut akan diatur dengan Peraturan Presiden.
Hal ini penting karena undang-undang telah menetapkan kewajibannya, tetapi belum merinci mekanisme pelaksanaannya dalam pasal tersebut. Aspek seperti tata cara penyerahan, penghitungan luas tanah, dan persyaratan administrasi masih memerlukan pengaturan lebih lanjut.
Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai mekanisme pemenuhan kewajiban sebelum aturan pelaksananya tersedia.
Dampak terhadap Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan
Tanah merupakan aset strategis bagi perusahaan perkebunan. Luas lahan yang dikuasai berkaitan langsung dengan kapasitas produksi, rencana ekspansi, hingga nilai investasi perusahaan.
Kewajiban penyerahan paling sedikit 20% tanah HGU berpotensi memengaruhi perencanaan tersebut.
Sebagai ilustrasi, perusahaan yang memiliki HGU seluas 10.000 hektare akan menghadapi perhitungan kewajiban sebesar paling sedikit 2.000 hektare berdasarkan persentase dalam Pasal 48 ayat (1). Namun, angka tersebut merupakan ilustrasi matematis dan belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai luas tanah yang harus diserahkan dalam setiap kasus. Dasar penghitungan dan mekanisme pemenuhannya tetap perlu mengacu pada peraturan pelaksana.
Dari sisi pengelolaan perusahaan, terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi:
- Pencatatan aset: Memastikan luas dan status hukum setiap bidang tanah tercatat secara akurat.
- Perencanaan operasional: Mengidentifikasi lahan yang digunakan untuk kegiatan produksi dan infrastruktur pendukung.
- Perencanaan investasi: Mengevaluasi potensi dampak terhadap ekspansi dan proyeksi bisnis.
- Dokumentasi pertanahan: Memastikan dokumen HGU dan perizinan perkebunan tersusun dengan baik.
Evaluasi tersebut membantu perusahaan mengidentifikasi potensi dampak regulasi terhadap aset sejak awal.
Hubungan Kewajiban 20% dengan Program Reforma Agraria
Implikasi UU Reforma Agraria tidak berhenti pada kewajiban penyerahan tanah.
Pasal 19 ayat (1) huruf e memasukkan tanah yang berasal dari kewajiban penyediaan paling sedikit 20% dari luas tanah negara yang diberikan kepada pemegang HGU sebagai salah satu objek Reforma Agraria.
Ketentuan ini memperlihatkan hubungan antara penyediaan tanah oleh pemegang HGU dengan kebijakan redistribusi tanah dalam kerangka Reforma Agraria.
Bagi perusahaan perkebunan, penting untuk memahami bahwa kewajiban penyediaan tanah dan proses redistribusi merupakan dua tahapan hukum yang berbeda. Penentuan objek dan subjek Reforma Agraria tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, perusahaan perlu memperhatikan bukan hanya kewajiban penyediaan tanah, tetapi juga perkembangan kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan Reforma Agraria.
Potensi Risiko Hukum dan Konflik Pertanahan
Perubahan regulasi pertanahan dapat meningkatkan kebutuhan perusahaan untuk memastikan kepastian hukum atas tanah yang dikuasainya.
Risiko yang perlu diperhatikan antara lain:
- Ketidaksesuaian antara dokumen HGU dan kondisi penguasaan tanah di lapangan.
- Tumpang tindih klaim antara perusahaan dan masyarakat.
- Persoalan administrasi dalam pemenuhan kewajiban penyerahan tanah.
- Ketidakpastian terhadap mekanisme pelaksanaan kewajiban sebelum aturan teknis diterbitkan.
Dari perspektif hukum, perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai penyelesaian konflik agraria dalam UU Reforma Agraria.
Apabila terdapat klaim masyarakat atau pihak lain terhadap tanah yang dikuasai perusahaan, persoalan tersebut perlu ditangani dengan pemeriksaan dokumen dan analisis hukum yang memadai. Perusahaan tidak sebaiknya hanya mengandalkan sertifikat atau dokumen administrasi tanpa mengevaluasi riwayat dan kondisi penguasaan tanah.
Pendekatan ini penting untuk mengurangi potensi sengketa yang dapat mengganggu operasional perusahaan.
Apakah Kewajiban Ini Berlaku terhadap HGU yang Sudah Ada?
Salah satu pertanyaan penting bagi perusahaan adalah apakah kewajiban penyerahan 20% juga berlaku terhadap HGU yang telah diterbitkan sebelum UU No. 10 Tahun 2026 berlaku.
Untuk menjawabnya, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan peralihan dalam Pasal 46 dan ketentuan penutup dalam Pasal 51.
Pasal 46 mengatur bahwa penyelenggaraan Reforma Agraria wajib mengikuti prinsip, tujuan, kebijakan, dan ketentuan dalam undang-undang ini. Sementara itu, Pasal 51 menyatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang tidak berlaku surut.
Kedua ketentuan tersebut perlu dianalisis secara bersamaan. Perusahaan tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa seluruh HGU yang telah diterbitkan otomatis terkena kewajiban dengan mekanisme yang sama seperti pemberian HGU baru. Sebaliknya, perusahaan juga tidak sebaiknya menganggap bahwa HGU yang telah ada sepenuhnya dikecualikan.
Penentuan cakupannya memerlukan pemeriksaan terhadap riwayat pemberian atau perpanjangan HGU, ketentuan peralihan, serta peraturan pelaksana yang mengatur Pasal 48.
Langkah Antisipasi bagi Perusahaan Perkebunan
Menghadapi perubahan regulasi ini, perusahaan sebaiknya mulai melakukan evaluasi internal tanpa harus menunggu sampai muncul persoalan hukum.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
1. Melakukan legal audit aset tanah
Periksa seluruh dokumen HGU, luas bidang tanah, jangka waktu hak, dan riwayat pemberian maupun perpanjangan hak.
2. Memetakan penguasaan tanah
Identifikasi seluruh bidang tanah yang dikuasai perusahaan, termasuk hubungan kepemilikan dan afiliasi antarentitas dalam kelompok usaha.
3. Mengidentifikasi potensi konflik agraria
Evaluasi apakah terdapat tumpang tindih penguasaan atau klaim masyarakat terhadap tanah perusahaan.
4. Mengevaluasi dampak terhadap bisnis
Analisis bagaimana kewajiban penyerahan tanah dapat memengaruhi operasional, kapasitas produksi, ekspansi, dan nilai aset.
5. Memantau peraturan pelaksana
Perhatikan penerbitan Peraturan Presiden sebagaimana diperintahkan Pasal 48 ayat (2). Ketentuan tersebut akan menjadi dasar penting untuk memahami mekanisme pemenuhan kewajiban.
Kesimpulan
UU No. 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria membawa perubahan yang perlu diperhatikan perusahaan perkebunan. Salah satu ketentuan paling signifikan adalah kewajiban pemegang HGU dan pemegang izin usaha perkebunan untuk menyerahkan paling sedikit 20% dari luas bidang tanah HGU sebagaimana diatur dalam Pasal 48.
Ketentuan ini berpotensi memengaruhi pengelolaan aset, perencanaan investasi, dan kepatuhan hukum perusahaan. Namun, mekanisme pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden.
Bagi perusahaan perkebunan, langkah yang tepat adalah mulai mengevaluasi dokumen HGU, struktur penguasaan tanah, dan potensi risiko pertanahan. Pendampingan hukum juga dapat membantu perusahaan memahami posisi hukumnya sebelum mengambil keputusan terkait aset tanah.
Pada akhirnya, kepastian hukum atas tanah merupakan salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan usaha perkebunan. Mengantisipasi perubahan regulasi sejak awal akan membantu perusahaan mengelola risiko dan menjaga keberlanjutan bisnis.
