Aplikasi ojek online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan ShopeeFood telah menciptakan lapangan kerja baru bagi banyak masyarakat. Pengemudi dapat bekerja dengan waktu yang fleksibel dan memperoleh penghasilan melalui pesanan yang masuk melalui aplikasi. Namun, fleksibilitas tersebut disertai ketidakpastian status hukum karena pengemudi umumnya disebut sebagai mitra, bukan karyawan.
Klasifikasi sebagai mitra berimplikasi pada hilangnya akses terhadap sejumlah hak ketenagakerjaan. Pengemudi umumnya tidak memperoleh upah minimum, jaminan sosial yang ditanggung perusahaan, cuti, batasan jam kerja, maupun perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak. Pada saat yang sama, platform tetap mengendalikan cara kerja pengemudi melalui penentuan tarif, alokasi order, rating, insentif, dan penghentian akses aplikasi.
Persoalan utama artikel ini adalah apakah hubungan antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja berdasarkan unsur pekerjaan, upah, dan perintah, meskipun secara formal disebut kemitraan. Pembahasan juga mengkaji bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pekerja gig economy.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Penggunaan Orang Tanpa Kendaraan Bermotor Umum yang Dilakukan dengan Aplikasi.
Bahan hukum sekunder digunakan dari buku Universitas Terbuka, khususnya Hukum Ketenagakerjaan (ADBI4336) dan Hubungan Industrial (EMBS4204), serta jurnal-jurnal hukum mengenai pekerja gig economy. Pendekatan konseptual digunakan untuk menilai apakah kontrol algoritmik oleh platform dapat dipandang sebagai bentuk perintah atau pengawasan dalam hubungan kerja.
Konsep Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan
Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Buku Hukum Ketenagakerjaan Universitas Terbuka menjelaskan bahwa hubungan kerja, perjanjian kerja, pengupahan, pelanggaran perjanjian kerja, dan pemutusan hubungan kerja merupakan isu pokok dalam hukum.
Dalam hubungan kerja konvensional, unsur perintah biasanya berbentuk instruksi langsung dari atasan kepada pekerja. Namun, dalam ekonomi platform, perintah tersebut berubah menjadi kontrol digital. Platform menentukan tarif, mengalokasikan pesanan, menetapkan wilayah kerja, menghitung komisi, memberikan insentif, menilai performa pengemudi, serta dapat menonaktifkan akun pengemudi.
Kontrol semacam ini menunjukkan adanya subordinasi yang tidak lagi bersifat personal, melainkan sistemik dan otomatis. Oleh karena itu, analisis hubungan kerja tidak cukup hanya melihat label “mitra” dalam kontrak, tetapi harus melihat kenyataan relasi kerja yang sesungguhnya.
Kemitraan Formal dan Ketimpangan Posisi
Perusahaan aplikasi umumnya menyusun perjanjian kemitraan yang menyatakan bahwa pengemudi adalah mitra usaha, bukan pekerja. Dalam konstruksi tersebut, pengemudi dianggap memiliki kebebasan menentukan waktu kerja, menerima atau menolak pesanan, dan mengelola kendaraannya sendiri.
Namun, kebebasan tersebut sering bersifat terbatas. Pengemudi tetap harus aktif menerima pesanan agar tidak mengalami penurunan peringkat atau berkurangnya alokasi order. Biaya operasional, bahan bakar, perawatan kendaraan, risiko kecelakaan, dan denda aplikasi juga umumnya ditanggung pengemudi. Kondisi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja tidak selalu sejalan dengan kemandirian ekonomi dan hukum.jurnal.untan.ac
Jurnal mengenai pekerja gig economy menyebut kondisi ini sebagai pseudo-partnership atau kemitraan semu, karena label kemitraan tidak mencerminkan posisi tawar yang seimbang antara pengemudi dan platform. Perjanjian kemitraan sering disusun secara sepihak oleh perusahaan aplikasi tanpa negosiasi yang setara dari pihak pengemudi.
Dampak Status “Mitra” terhadap Hak Pekerja
Status pengemudi sebagai mitra menyebabkan mereka tidak termasuk dalam cakupan perlindungan ketenagakerjaan formal. Akibatnya, pengemudi tidak secara otomatis memperoleh hak seperti upah minimum, upah lembur, cuti tahunan, jaminan kehamilan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan perlindungan dari PHK sepihak.jurnal.
Dalam praktiknya, sebagian pengemudi mengakses jaminan sosial secara mandiri, misalnya melalui BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Namun, beban pembayaran iuran menjadi tanggung jawab pribadi pengemudi, bukan tanggung jawab platform. Hal ini berbeda dengan pekerja formal yang iuran jaminan sosialnya umumnya ditanggung bersama oleh pekerja dan pengusaha.
Ketiadaan perlindungan ini menjadi lebih serius apabila pengemudi mengalami kecelakaan kerja, sakit, atau akunnya dinonaktifkan oleh platform. Pengemudi dapat kehilangan sumber penghasilan tanpa jaminan penghasilan pengganti, pesangon, atau mekanisme keberatan yang memadai.
Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mengatur penyelenggaraan angkutan orang melalui aplikasi. Peraturan ini menggunakan istilah “mitra” bagi pengemudi ojek online. Meskipun peraturan tersebut memberikan sejumlah ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan, perlindungan ketenagakerjaan dan jaminan sosial pengemudi belum diatur secara memadai.
Kajian terhadap penerapan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 menunjukkan bahwa status “mitra” menimbulkan kekaburan hukum. Secara formal hubungan antara pengemudi dan aplikator disebut kemitraan, tetapi secara substansial hubungan tersebut memiliki ciri hubungan kerja karena terdapat pekerjaan, imbalan, dan pengendalian oleh platform.jurnal.
Oleh karena itu, perlindungan pengemudi tidak cukup hanya melalui regulasi transportasi. Diperlukan integrasi dengan hukum ketenagakerjaan dan sistem jaminan sosial agar pengemudi memperoleh perlindungan yang lebih menyeluruh.
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Penilaian berdasarkan substansi hubungan
Penentuan status hukum pengemudi sebaiknya dilakukan melalui uji substansi, bukan uji label kontrak. Apabila terdapat unsur pekerjaan, imbalan, dan pengendalian oleh platform, hubungan tersebut seharusnya dapat dinilai sebagai hubungan kerja atau setidaknya hubungan kerja yang bersifat khusus.
Pengakuan kategori pekerja antara
Indonesia dapat mempertimbangkan pembentukan kategori pekerja antara (intermediate category) untuk pekerja platform. Kategori ini berada di antara karyawan formal dan mitra usaha mandiri. Pengemudi tetap dapat menikmati fleksibilitas kerja, tetapi memperoleh hak dasar seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, batas komisi platform, mekanisme keberatan, dan perlindungan dari deaktivasi akun yang tidak adil.
Tanggung jawab bersama platform
Platform perlu memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan jaminan kecelakaan, kontribusi jaminan sosial, transparansi perhitungan tarif dan komisi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses. Tanggung jawab ini penting karena platform memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pengemudi dan mengendalikan jalannya layanan melalui aplikasi.
Penguatan organisasi pekerja
Pengemudi ojek online juga perlu diberikan ruang untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi pekerja. Buku Hubungan Industrial Universitas Terbuka menekankan pentingnya serikat pekerja, perjanjian kerja bersama, negosiasi, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha. Dalam konteks gig economy, organisasi pengemudi dapat menjadi sarana negosiasi mengenai tarif, komisi, jaminan sosial, dan sanksi akun.
Analisis
Hukum ketenagakerjaan Indonesia masih menggunakan konsep hubungan kerja yang berbasis pada pekerjaan, upah, dan perintah. Konsep ini cocok untuk hubungan kerja konvensional, tetapi kurang adaptif terhadap model kerja platform yang menggunakan kontrol algoritmik.
Jika hukum hanya mengikuti label “mitra”, pengemudi ojek online akan terus berada dalam ketidakpastian hukum. Sebaliknya, jika hukum menilai hubungan berdasarkan realitas pengendalian kerja, perlindungan pekerja dapat diperluas secara lebih adil. Rekonstruksi hukum ini sejalan dengan prinsip perlindungan pekerja dan tujuan hukum ketenagakerjaan untuk menciptakan hubungan industrial yang adil, dinamis, dan berkeadilan.
Kesimpulan
Pengemudi ojek online berada dalam posisi hukum yang ambigu. Secara formal mereka disebut mitra, tetapi secara faktual mereka bekerja di bawah pengendalian platform melalui algoritma, penentuan tarif, alokasi pesanan, rating, dan sanksi deaktivasi akun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur subordinasi yang relevan untuk dipertimbangkan dalam analisis hubungan kerja.
Perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online perlu direkonstruksi melalui penilaian substansi hubungan kerja, pengakuan kategori pekerja antara, pemberlakuan tanggung jawab sosial platform, serta penguatan organisasi pekerja. Dengan demikian, pekerja gig economy dapat memperoleh perlindungan yang lebih adil tanpa menghilangkan fleksibilitas dan inovasi yang menjadi ciri ekonomi digital.