Contoh kasus dugaan malpraktik di Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan antara pasien, dokter, dan rumah sakit tidak selalu berakhir dengan kesimpulan hukum yang sama. Ada perkara yang berujung pada putusan perbuatan melawan hukum, ada pula yang berkaitan dengan pelanggaran izin praktik hingga gugatan yang tidak dapat diterima oleh pengadilan.
Melalui putusan-putusan pengadilan, kita bisa melihat bagaimana hakim menilai tanggung jawab dokter dan rumah sakit ketika terjadi sengketa pelayanan kesehatan.
Contoh Kasus Dugaan Malpraktik di Indonesia
Lima perkara berikut menarik untuk dicermati karena masing-masing memberikan pelajaran hukum yang berbeda, mulai dari kewajiban melakukan rujukan hingga pentingnya menyusun gugatan secara tepat.
Kasus Dugaan Kesalahan Diagnosis Cedera Kaki di Rumah Sakit Harum Sisma Medika
Putusan Nomor 624/PDT/2019/PT DKI
Kronologi kasus
Abdallah Farah menggugat dokter dan Rumah Sakit Harum Sisma Medika setelah mengalami cedera kaki. Pasien menilai terdapat kesalahan dalam diagnosis dan penanganan karena kondisi patah tulang baru diketahui setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit lain. Persoalan tersebut kemudian dibawa ke pengadilan.
Permasalahan hukum
Pokok sengketa berkaitan dengan dugaan kelalaian dokter dalam menangani pasien, khususnya mengenai kewajiban melakukan rujukan ketika penanganan yang diberikan tidak menunjukkan hasil yang diharapkan.
Dari sisi hukum, persoalannya adalah apakah dokter telah menjalankan kewajiban profesionalnya dan apakah kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien.
Proses hukum
Pasien mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Jkt.Tim. Setelah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima pada tingkat pertama, perkara berlanjut ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui proses banding.
Pertimbangan hakim
Majelis hakim tingkat banding menilai dokter telah beberapa kali melakukan pemeriksaan dan pengobatan, tetapi kondisi pasien tidak kunjung membaik. Dokter dinilai tidak melakukan rujukan kepada dokter lain yang memiliki keahlian atau kemampuan lebih baik.
Majelis mengaitkan tindakan tersebut dengan kewajiban dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Hakim juga mempertimbangkan tanggung jawab rumah sakit atas tindakan dokter yang bekerja di fasilitas tersebut, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Putusan pengadilan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan tingkat pertama dan mengadili sendiri perkara tersebut. Majelis menyatakan dokter melakukan perbuatan melawan hukum dan rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan dokter tersebut.
Rumah sakit dihukum membayar kerugian materiil sebesar Rp6 juta dan kerugian immateriil sebesar Rp100 juta. Gugatan selain dan selebihnya ditolak.
Putusan yang digunakan dalam artikel ini merupakan putusan tingkat banding. Status upaya hukum setelahnya belum dapat dipastikan dari dokumen yang tersedia.
Analisis hukum
Perkara ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum dokter tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang dilakukan, tetapi juga kewajiban yang seharusnya dijalankan dalam menangani pasien.
Kewajiban melakukan rujukan menjadi salah satu aspek yang dinilai hakim. Ketika dokter tidak mengambil langkah tersebut meskipun kondisi pasien tidak membaik, tindakan itu dapat dinilai sebagai kelalaian yang menimbulkan konsekuensi hukum.
Putusan ini juga memperlihatkan bahwa rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dokter yang bekerja di bawah naungannya. Artinya, tanggung jawab hukum dalam pelayanan kesehatan dapat melekat pada tenaga medis maupun fasilitas pelayanan kesehatan.
Kasus Klinik yang Mempekerjakan Dokter Tanpa Surat Izin Praktik
Putusan Nomor 420/PID.SUS/2020/PT DKI
Kronologi kasus
Perkara ini melibatkan Adhitama, pimpinan atau pemilik Klinik Utama Cahaya Mentari. Ia diproses secara pidana karena dinilai sengaja mempekerjakan dokter warga negara asing bernama Li Shengzhou yang tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP) untuk menjalankan praktik kedokteran di klinik tersebut.
Permasalahan hukum
Persoalan utama dalam perkara ini adalah legalitas praktik kedokteran dan tanggung jawab pengelola fasilitas pelayanan kesehatan.
SIP merupakan persyaratan hukum bagi dokter untuk menjalankan praktik. Karena itu, pengelola klinik tidak dapat mengabaikan legalitas tenaga medis yang dipekerjakannya.
Perkara ini perlu dibedakan dari kasus kelalaian medis. Putusan yang dibahas berfokus pada tindak pidana mempekerjakan dokter tanpa SIP, bukan pembuktian adanya kerugian pasien akibat tindakan medis tertentu.
Proses hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara ini melalui Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 27 Agustus 2020.
Penuntut umum kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Perkara tersebut tercatat dalam Putusan Nomor 420/PID.SUS/2020/PT DKI.
Pertimbangan hakim
Majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mempekerjakan dokter tanpa SIP.
Dengan demikian, tanggung jawab hukum tidak hanya menjadi persoalan dokter yang menjalankan praktik tanpa izin. Pihak yang mengelola fasilitas pelayanan kesehatan juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Putusan pengadilan
Pada tingkat pertama, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama enam bulan dengan masa percobaan satu tahun.
Penuntut umum mengajukan banding untuk mempersoalkan pidana yang dijatuhkan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima dan mengadopsi pertimbangan mengenai terbuktinya tindak pidana mempekerjakan dokter tanpa SIP.
Status upaya hukum lanjutan belum dapat dipastikan dari dokumen yang tersedia.
Analisis hukum
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan terhadap perizinan merupakan bagian dari tanggung jawab hukum pengelola fasilitas pelayanan kesehatan.
Klinik maupun rumah sakit perlu memastikan tenaga medis yang bekerja di dalamnya memenuhi persyaratan praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari perspektif hukum, alasan bahwa dokter yang melakukan tindakan medis merupakan pihak yang bertanggung jawab tidak serta-merta membebaskan pengelola fasilitas kesehatan. Apabila pengelola terbukti sengaja mempekerjakan tenaga medis tanpa izin yang dipersyaratkan, ia dapat menghadapi konsekuensi pidana.
Kasus Sengketa Tindakan Implan Gigi dan Dugaan Pelanggaran Persetujuan Pasien
Putusan Nomor 669/PDT/2016/PT DKI
Kronologi kasus
Samat Ngadimin mengajukan gugatan terhadap dokter gigi Yus Andjojo terkait rangkaian tindakan implan gigi. Pasien mempersoalkan kondisi setelah tindakan medis serta dugaan adanya prosedur yang dilakukan tanpa persetujuan yang semestinya.
Dokter membantah sejumlah tuduhan tersebut. Salah satunya, dokter menyatakan bahwa tindakan pada 25 Juli 2014 merupakan bone graft atau pencangkokan tulang, bukan pemasangan implan baru.
Permasalahan hukum
Sengketa ini berkaitan dengan persetujuan tindakan medis, pemenuhan hak pasien atas informasi, serta dokumentasi medis.
Dalam perspektif hukum, persetujuan pasien merupakan aspek penting sebelum tindakan medis dilakukan. Dokter perlu memastikan pasien memperoleh informasi yang cukup mengenai tindakan yang akan dijalankan.
Selain itu, rekam medis dapat menjadi alat bukti penting untuk menjelaskan rangkaian pelayanan dan tindakan yang telah diberikan.
Proses hukum
Perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt tanggal 19 Mei 2016.
Pasien kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui perkara Nomor 669/PDT/2016/PT DKI.
Pertimbangan hakim
Majelis hakim tingkat banding memeriksa keberatan yang diajukan pasien terhadap putusan tingkat pertama.
Majelis menilai keberatan tersebut tidak cukup beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Oleh karena itu, putusan tingkat pertama dipertahankan.
Dokumen putusan banding yang tersedia tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh tuduhan mengenai tindakan tanpa persetujuan telah dinyatakan terbukti oleh pengadilan.
Putusan pengadilan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding pasien dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt.
Untuk menjelaskan secara terperinci amar dan pertimbangan pada tingkat pertama, salinan lengkap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat perlu diperiksa secara terpisah.
Analisis hukum
Sengketa ini memperlihatkan pentingnya persetujuan tindakan medis dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien.
Persetujuan bukan sekadar tanda tangan pada formulir. Dari sisi hukum, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah pasien telah memperoleh informasi yang memadai dan memahami tindakan yang akan dilakukan.
Dokumentasi medis juga memiliki nilai pembuktian. Catatan pemeriksaan, tindakan, persetujuan, dan perkembangan kondisi pasien dapat membantu hakim menilai duduk perkara ketika terjadi sengketa.
Bagi tenaga medis dan fasilitas kesehatan, komunikasi yang jelas serta dokumentasi yang tertib merupakan bagian dari upaya mengurangi risiko sengketa hukum.
Kasus Gugatan Dugaan Penolakan Pasien di IGD RSU Kabupaten Tangerang
Putusan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng
Kronologi kasus
Mulyani menggugat sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelayanan RSU Kabupaten Tangerang setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Dalam gugatannya, ia menyatakan tidak memperoleh penanganan segera di IGD karena keterbatasan tempat tidur.
Pihak rumah sakit membantah telah menolak pasien. Mereka menyatakan kondisi IGD sedang penuh dan pasien telah menjalani proses triase. Perbedaan keterangan tersebut kemudian menjadi bagian dari sengketa di pengadilan.
Permasalahan hukum
Pokok persoalan yang dipersoalkan adalah dugaan penolakan atau keterlambatan pelayanan terhadap pasien yang dianggap membutuhkan penanganan darurat.
Dari sisi hukum, perkara ini berkaitan dengan kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien serta pembuktian hubungan antara tindakan rumah sakit dan kerugian yang diklaim penggugat.
Namun, pengadilan tidak sampai memutus apakah rumah sakit benar-benar melakukan penolakan atau kelalaian pelayanan.
Proses hukum
Mulyani mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang. Gugatan tersebut ditujukan kepada dokter dan sejumlah pejabat rumah sakit serta pihak pemerintah daerah.
Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp1,2 miliar. Para tergugat kemudian mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap gugatan tersebut.
Pertimbangan hakim
Majelis hakim menerima eksepsi para tergugat mengenai error in persona atau kesalahan pihak yang digugat.
Dalam pertimbangannya, majelis menilai bahwa pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas dan biaya perawatan pasien adalah pengendara yang menyebabkan kecelakaan tersebut.
Karena eksepsi diterima, majelis tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan tidak menilai lebih jauh bukti-bukti mengenai dugaan penolakan pelayanan medis.
Putusan pengadilan
Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard (NO).
Penggugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.395.000.
Putusan ini tidak dapat dimaknai sebagai pernyataan bahwa rumah sakit terbukti melakukan penolakan pasien. Pengadilan tidak sampai memeriksa pokok sengketa.
Analisis hukum
Perkara ini menunjukkan pentingnya menentukan pihak yang tepat dalam gugatan perdata.
Dalam sengketa medis, penggugat perlu mengidentifikasi siapa yang melakukan tindakan, siapa yang memiliki kewajiban hukum, serta bagaimana hubungan tindakan tersebut dengan kerugian yang dialami.
Kesalahan dalam menentukan pihak yang digugat dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan substansi perkara.
Dari sisi pembuktian, pasien juga perlu menyimpan dokumen yang relevan, seperti rekam medis, bukti komunikasi, dokumen rujukan, dan bukti biaya perawatan. Dokumen tersebut dapat membantu menjelaskan hubungan hukum antara para pihak.
Kasus Dugaan Kelalaian Penanganan Pasien Setelah Operasi di Pamekasan
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Pmk
Kronologi kasus
Misdianto menggugat Rumah Sakit Asyifa Husada Pamekasan terkait penanganan medis setelah mengalami cedera kaki. Pasien mempersoalkan proses rujukan, tindakan operasi, dan perawatan setelah operasi.
Dalam putusan disebutkan bahwa rumah sakit merujuk pasien kepada dr. Sulistyawan, SpOT di RSKB Al Ishaqiy Bangkalan untuk menjalani operasi. Setelah itu, pasien kembali memperoleh perawatan di Rumah Sakit Asyifa Husada.
Permasalahan hukum
Pasien mendalilkan adanya kelalaian dalam rangkaian penanganan medis yang diterimanya.
Namun, persoalan yang menjadi fokus pertimbangan pengadilan bukan penilaian terhadap benar atau salahnya tindakan medis. Majelis justru menyoroti kelengkapan pihak yang ditarik dalam gugatan.
Proses hukum
Misdianto mengajukan gugatan perdata terhadap Rumah Sakit Asyifa Husada Pamekasan di Pengadilan Negeri Pamekasan. Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Pmk.
Pertimbangan hakim
Majelis hakim menilai bahwa rangkaian penanganan pasien melibatkan lebih dari satu pihak. Selain Rumah Sakit Asyifa Husada, terdapat dokter yang melakukan operasi dan rumah sakit tempat operasi dilaksanakan.
Menurut majelis, pihak-pihak tersebut seharusnya turut dilibatkan dalam gugatan karena berkaitan dengan rangkaian pelayanan medis yang dipersoalkan.
Tidak dilibatkannya dokter dan rumah sakit tempat operasi dinilai menyebabkan gugatan kurang pihak.
Putusan pengadilan
Pengadilan Negeri Pamekasan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NO.
Putusan juga mencatat bahwa para pihak tidak mengajukan banding sehingga telah berkekuatan hukum tetap.
Meskipun demikian, putusan ini tidak membuktikan adanya malpraktik medis. Pengadilan tidak memeriksa pokok dugaan kelalaian karena terdapat kekurangan pihak dalam gugatan.
Analisis hukum
Kasus ini memberikan pelajaran mengenai pentingnya menyusun gugatan secara tepat dalam sengketa pelayanan kesehatan.
Rangkaian perawatan pasien dapat melibatkan beberapa dokter dan fasilitas kesehatan. Apabila kerugian yang dipersoalkan berkaitan dengan tindakan beberapa pihak, penggugat perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang relevan berdasarkan peran dan keterlibatannya.
Apabila terdapat pihak yang seharusnya dilibatkan tetapi tidak ditarik sebagai tergugat, gugatan berisiko dinyatakan tidak dapat diterima.
Pelajaran Hukum dari Lima Kasus Dugaan Malpraktik
Kelima perkara tersebut menunjukkan bahwa sengketa medis tidak hanya berkaitan dengan tindakan dokter terhadap pasien. Ada pula persoalan mengenai tanggung jawab rumah sakit, perizinan praktik, persetujuan tindakan medis, dan ketepatan penyusunan gugatan.
Setidaknya terdapat lima hal yang dapat menjadi perhatian.
Dugaan kelalaian harus didukung pembuktian
Pasien yang merasa dirugikan tidak otomatis dapat menyimpulkan bahwa dokter telah melakukan malpraktik. Dalam gugatan perdata, perlu dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat sesuai ketentuan yang relevan.
Persetujuan tindakan medis memiliki konsekuensi hukum
Persetujuan tindakan medis berkaitan dengan hak pasien untuk memperoleh informasi sebelum tindakan dilakukan. Karena itu, dokter dan fasilitas kesehatan perlu memastikan proses persetujuan terdokumentasi dengan baik.
Rumah sakit dapat memiliki tanggung jawab hukum
Tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan tidak selalu berhenti pada tenaga medis yang melakukan tindakan. Dalam keadaan tertentu, rumah sakit juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tenaga medis yang bekerja di bawah naungannya.
Perizinan tenaga medis wajib diperhatikan
Pengelola fasilitas kesehatan perlu memastikan tenaga medis yang bekerja telah memenuhi persyaratan praktik. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk pidana.
Ketepatan menyusun gugatan menentukan proses perkara
Gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formal dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Karena itu, identifikasi pihak yang bertanggung jawab, dasar gugatan, dan bukti yang relevan perlu dilakukan sebelum mengajukan perkara.
Bagaimana Hukum Mengatur Dugaan Malpraktik Medis di Indonesia?
Dugaan malpraktik medis tidak dapat dinilai hanya dari hasil akhir suatu tindakan. Dalam perspektif hukum, perlu diperiksa apakah tenaga medis telah menjalankan kewajibannya sesuai standar profesi dan standar pelayanan yang berlaku. Penilaian juga perlu mempertimbangkan persetujuan tindakan medis, pemenuhan hak pasien, serta tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan.
Di Indonesia, kerangka hukum pelayanan kesehatan salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksananya. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kewajiban tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan layanan kepada pasien.
Namun, tidak setiap sengketa antara pasien dan tenaga medis otomatis merupakan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Jalur penyelesaiannya bergantung pada persoalan yang dipermasalahkan. Suatu perkara dapat melibatkan aspek perdata, pidana, administratif, maupun disiplin profesi. Masing-masing memiliki dasar hukum dan mekanisme pembuktian yang berbeda.
Karena itu, pasien yang merasa dirugikan perlu menyiapkan bukti sebelum menempuh upaya hukum. Dokumen seperti rekam medis, hasil pemeriksaan, formulir persetujuan tindakan medis, dan komunikasi dengan fasilitas kesehatan dapat membantu menjelaskan kronologi serta mengidentifikasi persoalan yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Kesimpulan
Kelima putusan yang dibahas menunjukkan bahwa dugaan malpraktik medis tidak selalu menghasilkan konsekuensi hukum yang sama. Dalam perkara Rumah Sakit Harum Sisma Medika misalnya, pengadilan menyatakan dokter melakukan perbuatan melawan hukum dan membebankan tanggung jawab kepada rumah sakit. Berbeda dengan perkara Klinik Utama Cahaya Mentari yang berfokus pada tindak pidana mempekerjakan dokter tanpa Surat Izin Praktik (SIP).
Sementara itu, tiga perkara lainnya memperlihatkan bahwa sengketa pelayanan kesehatan belum tentu berakhir dengan pemeriksaan terhadap pokok dugaan malpraktik. Ada perkara yang putusannya dikuatkan pada tingkat banding, sedangkan perkara lain dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan formal dalam gugatan.
Dari kelima perkara tersebut, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan: tuduhan pasien, fakta yang terbukti di persidangan, pertimbangan hakim, dan amar putusan merupakan hal yang berbeda. Pembedaan ini penting agar suatu perkara tidak langsung disimpulkan sebagai malpraktik hanya berdasarkan adanya kerugian atau ketidakpuasan pasien.
Dengan memahami putusan pengadilan secara utuh, pasien dapat mengetahui langkah hukum yang tersedia. Di sisi lain, tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan juga dapat memahami kewajiban serta risiko hukum yang melekat dalam penyelenggaraan pelayanan medis.