Hasil Pencarian

Mengurus saham warisan bisa menjadi hal yang rumit jika tidak memahami prosedur hukum yang berlaku. Ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan saham sebagai bagian dari harta warisannya, penting untuk memahami langkah hukum yang perlu diambil agar pengalihan harta tersebut dapat dilakukan dengan benar. Kepemilikan ini bisa berupa saham perusahaan terbuka (publik) yang terdaftar di pasar saham atau saham perusahaan tertutup (privat) yang dimiliki di perusahaan-perusahaan kecil atau menengah. Tim Penulis Hukumku akan mengulas dasar hukum saham warisan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh ahli waris untuk memastikan hak mereka atas saham yang ditinggalkan oleh pewaris. Dasar Hukum Saham Warisan Pengelolaan dan pengalihan kepemilikan saham warisan diatur dalam beberapa peraturan hukum yang penting di Indonesia, termasuk: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT): Menyatakan bagaimana proses pengalihan saham berlaku di perusahaan berbadan hukum PT, serta hak dan kewajiban ahli waris dalam proses pengalihan kepemilikan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Aturan ini mempengaruhi pengalihan saham, terutama dalam konteks perusahaan yang terdaftar di pasar modal, dengan tujuan menjaga persaingan yang sehat dan mencegah monopoli. Peraturan Pasar Modal: Mengatur tentang pengalihan saham yang terdaftar di pasar modal dan aturan yang berlaku bagi pemegang saham yang meninggal dunia. Pihak yang mewarisi saham harus mengikuti prosedur khusus yang diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Langkah Mengurus Saham Warisan Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurus saham warisan yang ditinggalkan oleh pewaris: Identifikasi Saham yang Ditinggalkan Kumpulkan dokumen penting yang membuktikan kepemilikan saham pewaris, seperti sertifikat saham, akta pendirian perusahaan, dan dokumen pengalihan saham terakhir. Periksa status saham yang dimiliki pewaris dengan menghubungi perusahaan yang mengeluarkan saham, apakah itu perusahaan terbuka atau tertutup. Melakukan Proses Verifikasi Waris Akta Waris atau Surat Keterangan Waris yang sah dari pengadilan atau pejabat berwenang (seperti kelurahan atau notaris) harus diperoleh untuk membuktikan siapa yang berhak atas saham tersebut. Verifikasi hak waris dilakukan dengan memastikan siapa ahli waris yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik menurut hukum waris Islam maupun perdata. Mengurus Pengalihan Kepemilikan Pengalihan saham dilakukan dengan membuat pernyataan tertulis kepada perusahaan terkait yang menyatakan bahwa saham tersebut diwariskan kepada ahli waris. Dokumen yang diperlukan untuk pengalihan termasuk akta waris, KTP ahli waris, surat kuasa (jika diperlukan), dan dokumen lainnya yang diminta perusahaan. Baca Juga: Hak-Hak Penting Pemegang Saham Minoritas dalam PT Pajak dan Biaya yang Dikenakan dalam Pengurusan Saham Warisan Pajak yang dikenakan pada saham warisan adalah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh ahli waris. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: Pajak Warisan: Biasanya, jika saham yang diwariskan bernilai tinggi, pajak warisan yang dikenakan akan lebih besar. Ahli waris perlu melaporkan nilai warisan kepada otoritas pajak untuk memastikan kewajiban perpajakan yang tepat. Biaya Administrasi: Mengurus pengalihan saham warisan memerlukan biaya administrasi yang melibatkan biaya notaris, biaya pengurusan dokumen ke pengadilan atau pejabat berwenang, dan biaya lainnya yang mungkin timbul dalam proses ini. Kendala dan Tantangan dalam Pengurusannya Proses pengurusan saham warisan sering kali menghadapi kendala dan tantangan, baik dari segi hukum maupun administrasi. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh ahli waris meliputi: Sengketa warisan: Jika ada pihak yang mengklaim hak warisnya, ahli waris harus menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses hukum yang bisa melibatkan pengadilan. Dokumen yang tidak lengkap atau hilang: Ketidaklengkapan dokumen kepemilikan saham atau dokumen warisan dapat menghambat proses pengalihan kepemilikan. Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Pengurusan Saham Warisan Untuk mengatasi kendala tersebut, ada beberapa solusi yang dapat diambil oleh ahli waris: Bantuan Hukum: Menggunakan jasa pengacara atau konsultan hukum yang berpengalaman dalam mengurus warisan dan saham untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan lancar dan sesuai hukum. Selesaikan Sengketa secara Mediasi atau Litigasi: Jika terjadi perselisihan, ahli waris dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur mediasi atau litigasi di pengadilan. Konsultasikan Masalah Hukum bersama Mitra Advokat Hukumku Jika Anda membutuhkan saran terkait pengurusan saham waris, mitra advokat berpengalaman Hukumku siap membantu. Anda dapat berkonsultasi melalui web dan aplikasi untuk mendapatkan solusi hukum yang terarah.

Perceraian memang bukan hal yang mudah baik secara emosional maupun hukum. Namun, Anda tidak perlu menghadapinya sendiri. Hukumku bersama mitra advokat berpengalaman menawarkan jasa perceraian yang bisa menjadi solusi legal sekaligus strategis, melindungi hak dan memastikan proses berjalan lancar. Dasar hukum perceraian DI Indonesia diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mengapa Anda Butuh Jasa Pengacara Perceraian? Perceraian melibatkan aspek hukum yang rumit. Tanpa strategi hukum yang terarah, Anda mungkin mengalami risiko seperti kehilangan hak asuh anak, pembagian harta yang tidak adil, atau proses hukum yang berlarut-larut. Seperti contoh, seorang klien sebelumnya hampir kehilangan hak asuh anak karena tidak memahami proses hukum. Berkat bantuan mitra advokat profesional dari Hukumku, hak asuh akhirnya berhasil didapatkan secara penuh. Apa yang Dilakukan Pengacara Perceraian? Menganalisis dan menyiapkan dokumen hukum yang diperlukan. Mewakili Anda di pengadilan agama atau pengadilan negeri. Menyusun argumen hukum yang kuat untuk membela kepentingan Anda. Menjaga hak Anda atas anak dan harta gono-gini . Mengupayakan penyelesaian damai dengan pasangan Anda bila memungkinkan. Proses Perceraian yang Dapat Ditangani Mitra advokat Hukumku bisa menangani berbagai kasus perceraian termasuk: Perceraian atas dasar perselisihan rumah tangga Perceraian dengan tuntutan hak asuh anak Perceraian dengan sengketa harta Perceraian beda agama / non-muslim Konsultasi perceraian secara online. Berapa Biaya Jasa Pengacara Perceraian? Biaya jasa pengacara perceraian tergantung pada kompleksitas dan detail kasus Anda. Biasanya, biaya tersebut kisaran mulai dari Rp 5 juta rupiah, tergantung tingkat kerumitan kasus yang ditangani. Jika Anda ingin mengetahui informasi terkait biaya, proses penanganan, serta apa saja hak yang ingin Anda pertahankan, hubungi Tim Hukumku melalui tombol berikut ini: Mengapa Memilih Hukumku? Terverifikasi dan berpengalaman dalam berbagai kasus perceraian. Bisa konsultasi online dari mana saja. Perlindungan terhadap data & privasi klien. Fleksibilitas biaya dan layanan yang bisa disesuaikan kebutuhan. Pertanyaan yang Sering Ditanyakan (FAQ) Apakah saya harus hadir langsung di pengadilan? Tidak selalu, mitra advokat Hukumku bisa mewakili Anda. Berapa lama proses perceraian selesai? Biasanya antara 3-6 bulan tergantung kerumitan kasus. Apakah bisa dibantu untuk hak asuh anak? Tentu, bersama mitra advokat profesional spesialis hukum keluarga, hak-hak Anda akan terjamin. Ambil Langkah Tepat Sekarang Bersama Mitra Advokat Hukumku Perceraian bukan akhir segalanya, tapi pastikan Anda menjalaninya dengan perlindungan hukum yang tepat melalui jasa pengacara perceraian profesional. Hukumku merupakan platform legal-tech nomer 1 di Indonesia yang menghubungkan Anda dengan mitra advokat terpercaya dan berpengalaman untuk seluruh praktik hukum. Anda bisa memulai konsultasi hukum mulai dari Rp50 ribu/30 menit untuk mendapatkan saran hukum yang terarah dan pasti.

Salah satu hal yang perlu didiskusikan bagi pasangan yang bercerai adalah pembagian harta gono gini. Tak jarang, perihal pembagian harta gono gini cukup kompleks sehingga peran pengacara diperlukan dalam proses perceraian.  Apa itu harta gono gini dan bagaimana pembagiannya? Simak penjelasan lengkap tentang definisi, cara pembagian harta gono gini, hingga peran pengacara dalam pembagian harta gono gini berikut.  Apa Itu Harta Gono-Gini? Harta gono-gini adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk merujuk pada harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan dan dianggap sebagai milik bersama kedua belah pihak. Konsep ini sangat penting dalam konteks perkawinan dan perceraian karena menentukan bagaimana harta akan dibagi jika terjadi perceraian. Secara harfiah, harta gono-gini berasal dari bahasa Jawa "gono" yang berarti suami dan "gini" yang berarti istri. Dalam hukum Indonesia, harta gono-gini merujuk pada semua harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan. Ini berarti bahwa setiap harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik atas nama suami maupun istri, dianggap sebagai milik bersama, kecuali jika ada perjanjian pranikah yang menyatakan sebaliknya. Apa Saja yang Termasuk Harta Gono-Gini? Dalam konteks harta gono-gini, ada beberapa jenis harta yang umumnya termasuk dalam kategori ini. Pemahaman mengenai jenis-jenis harta ini penting untuk menentukan apa saja yang harus dibagi jika terjadi perceraian. 1. Properti Properti merupakan salah satu bentuk harta gono-gini yang paling umum. Ini bisa berupa rumah, apartemen, tanah, atau bangunan komersial yang dibeli selama masa perkawinan. Properti yang diperoleh dengan cara diwarisi atau hadiah dari pihak ketiga biasanya tidak termasuk dalam harta gono-gini. 2. Kendaraan Kendaraan seperti mobil, motor, dan kendaraan lainnya yang dibeli selama masa perkawinan juga termasuk dalam harta gono-gini. Kendaraan ini dianggap sebagai milik bersama meskipun hanya salah satu pihak yang menggunakannya. 3. Tabungan dan Investasi Tabungan di bank dan investasi dalam bentuk saham, obligasi, atau reksa dana yang diperoleh selama perkawinan juga merupakan bagian dari harta gono-gini. Semua bentuk simpanan dan investasi yang diperoleh dari pendapatan yang dihasilkan selama masa perkawinan akan dianggap sebagai milik bersama. 4. Aset Lainnya Selain properti, kendaraan, dan investasi, ada banyak jenis aset lainnya yang juga termasuk dalam harta gono-gini. Ini bisa mencakup barang-barang berharga seperti perhiasan, karya seni, perabotan rumah tangga, dan bahkan bisnis yang didirikan selama masa perkawinan. Intinya, segala bentuk harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan tidak dilindungi oleh perjanjian pranikah akan dianggap sebagai harta gono-gini. Bagaimana Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Perceraian? Proses pembagian harta gono-gini dimulai dengan identifikasi semua aset yang termasuk dalam kategori ini. Setelah itu, kedua belah pihak dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan tentang bagaimana harta tersebut akan dibagi. Jika tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai, maka kasus ini akan dibawa ke pengadilan. Baca Juga: Cari Jasa Pengacara Perceraian Terpercaya? Mitra Hukumku Solusinya! Pengadilan akan mempertimbangkan beberapa faktor dalam memutuskan pembagian harta gono-gini. Faktor-faktor ini termasuk kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta tersebut, kebutuhan dan keadaan ekonomi masing-masing pihak setelah perceraian, serta kepentingan anak-anak jika ada. Pengadilan berusaha untuk memastikan bahwa pembagian dilakukan secara adil dan proporsional, meskipun ini tidak selalu berarti pembagian yang sama rata. Faktor-faktor lain yang dipertimbangkan oleh pengadilan termasuk durasi perkawinan, usia dan kesehatan masing-masing pihak, serta kemampuan masing-masing pihak untuk menghasilkan pendapatan di masa depan. Semua faktor ini diperhitungkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik dan paling adil bagi kedua belah pihak. Peran Pengacara dalam Pembagian Harta Gono-Gini Dalam proses pembagian harta gono-gini, pengacara memainkan peran yang sangat penting. Pengacara dapat membantu klien mereka melalui berbagai tahapan proses ini, mulai dari negosiasi awal hingga representasi di pengadilan. 1. Membantu Menyusun Perjanjian Salah satu peran utama pengacara adalah membantu menyusun perjanjian pembagian harta gono-gini. Pengacara akan memastikan bahwa perjanjian tersebut adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka juga akan membantu klien mereka memahami implikasi hukum dari perjanjian yang mereka buat. 2. Mewakili Klien di Pengadilan Jika negosiasi tidak berhasil dan kasus harus dibawa ke pengadilan, pengacara akan mewakili klien mereka di depan hakim. Mereka akan menyajikan bukti, membuat argumen hukum, dan berusaha untuk memastikan bahwa klien mereka mendapatkan bagian harta yang adil. Peran pengacara sangat penting dalam memastikan bahwa proses ini berjalan dengan lancar dan bahwa hak-hak klien mereka terlindungi. Konsultasikan Masalah Perceraian Anda dengan Hukumku Perceraian dan pembagian harta gono-gini bisa menjadi proses yang rumit dan penuh tekanan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki penasihat hukum yang kompeten dan berpengalaman di sisi Anda. Hukumku menawarkan layanan konsultasi dan representasi hukum yang dapat membantu Anda melalui setiap langkah dari proses ini. Dengan Hukumku, Anda akan mendapatkan dukungan dari tim pengacara yang ahli dalam menangani kasus perceraian dan pembagian harta gono-gini. Kami berkomitmen untuk membantu Anda mencapai hasil yang adil dan terbaik untuk masa depan Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan konsultasikan masalah perceraian Anda dengan Hukumku hari ini. Kami siap membantu Anda melewati masa-masa sulit ini dengan tenang dan percaya diri.

Perceraian bukan hanya akhir dari pernikahan, tetapi juga membawa implikasi hukum terkait hak asuh anak. Salah satu hal yang sering menjadi perdebatan adalah mengenai siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai hak asuh anak menurut hukum, siapa yang umumnya mendapatkan hak asuh, apakah ayah bisa mendapatkan hak asuh, serta bagaimana cara terbaik untuk berkonsultasi terkait hak asuh anak. Dengan penjelasan yang mendalam, diharapkan pembaca memahami lebih jelas mengenai proses dan dasar hukum hak asuh anak. Siapa yang Mendapatkan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian? Dalam kasus perceraian, pengadilan biasanya akan memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak berdasarkan pertimbangan hukum yang ada. Berdasarkan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa salah satu akibat perceraian adalah penetapan hak asuh anak.  Secara umum, anak yang masih di bawah umur (di bawah 12 tahun) lebih sering diberikan hak asuh kepada ibu. Ini didasarkan pada prinsip "the best interest of the child" atau kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan pengadilan. Keputusan memberikan hak asuh kepada ibu ini didasari oleh anggapan bahwa ibu memiliki peran penting dalam mendampingi dan membesarkan anak, terutama dalam usia perkembangan yang masih sangat muda. Pengasuhan dari ibu dianggap mampu memberikan kenyamanan emosional dan kebutuhan dasar yang lebih baik bagi anak.  Selain itu, pengadilan juga akan meninjau kemampuan ibu untuk mendidik, memberikan kasih sayang, dan memastikan perkembangan anak secara fisik dan mental. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, hak asuh bisa saja diberikan kepada ayah. Ini terjadi apabila ada kondisi khusus, misalnya jika ibu dianggap tidak mampu atau tidak layak mengasuh anak.  Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengasuh anak, dan penentuan hak asuh akan selalu berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk mempertimbangkan kesehatan mental dan fisik kedua orang tua. Selain itu, dalam kasus hak asuh anak, pengadilan juga dapat mempertimbangkan keinginan anak, terutama jika anak sudah mencapai usia yang cukup untuk mengungkapkan pendapatnya sendiri. Meskipun demikian, pengadilan akan tetap mengevaluasi apakah keinginan anak tersebut sejalan dengan kepentingan terbaiknya. Apakah Ayah Bisa Mendapatkan Hak Asuh Anak? Meskipun hak asuh anak di bawah umur lebih sering diberikan kepada ibu, ayah juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan hak asuh anak setelah perceraian. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila anak sudah berusia di atas 12 tahun, hak asuh dapat diberikan kepada ayah, terutama jika ayah lebih mampu memenuhi kebutuhan anak secara fisik, mental, dan emosional. Ayah bisa mendapatkan hak asuh anak dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah jika ayah dapat membuktikan bahwa dirinya lebih layak dalam hal mendidik dan merawat anak, serta mampu memberikan lingkungan yang stabil dan kondusif bagi pertumbuhan anak.  Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa orang tua memiliki hak untuk menjaga dan merawat anak, termasuk mendidik dan melindungi anak dari tindakan yang merugikan perkembangan fisik dan mentalnya. Selain faktor kemampuan ekonomi, pengadilan juga akan mempertimbangkan aspek emosional dan psikologis yang dapat diberikan oleh ayah kepada anak. Misalnya, jika sang ayah mampu menyediakan lingkungan keluarga yang lebih baik dan sehat dibandingkan dengan ibu, hal ini dapat menjadi faktor penting dalam menentukan hak asuh.  Selain itu, jika terbukti bahwa ibu tidak memiliki lingkungan yang mendukung perkembangan anak, atau terdapat faktor-faktor lain seperti kekerasan atau pengabaian dari pihak ibu, maka hak asuh bisa diputuskan untuk diberikan kepada ayah. Dalam beberapa kasus, hak asuh bersama atau joint custody juga bisa menjadi solusi yang diambil oleh pengadilan. Dalam hak asuh bersama, baik ayah maupun ibu memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengasuh anak, meskipun dalam praktiknya anak mungkin akan tinggal lebih sering dengan salah satu pihak. Hak asuh bersama ini diambil dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan perkembangan anak dan memastikan bahwa anak tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Konsultasikan Perihal Hak Asuh Anak dengan Hukumku Proses perceraian dan penetapan hak asuh anak bisa menjadi sangat rumit, terutama ketika kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam kasus perceraian dan hak asuh anak. Konsultasi hukum akan membantu Anda memahami hak-hak Anda sebagai orang tua dan memberi panduan mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam mengajukan permohonan hak asuh anak. Dengan berkonsultasi melalui layanan profesional seperti Hukumku, Anda dapat mendapatkan nasihat hukum yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi Anda. Ahli hukum akan membantu Anda menyiapkan bukti yang diperlukan, mengajukan dokumen hukum yang relevan, dan mendampingi Anda dalam proses pengadilan. Jangan ragu untuk menghubungi Hukumku dan konsultasikan masalah hak asuh anak Anda secara langsung dengan tim ahli yang siap membantu.

Perceraian merupakan langkah hukum yang diambil oleh pasangan suami istri yang tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangganya. Di Indonesia, proses perceraian memiliki aturan dan tahapan hukum yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksana lainnya. Tim Penulis Hukumku akan membahas secara rinci mengenai tahapan perceraian, dokumen yang diperlukan, prosedur di pengadilan, serta hak dan kewajiban setelah perceraian. Dasar Hukum Perceraian Perceraian di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan hukum, di antaranya: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk pasangan Muslim Peraturan Mahkamah Agung terkait prosedur perceraian. Menurut UU Perkawinan Pasal 39, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah ada usaha damai yang gagal dilakukan oleh kedua belah pihak. Tahapan Proses Perceraian di Pengadilan Ada beberapa tahap proses perceraian di pengadilan seperti pengajuan gugatan, proses mediasi, hingga putusan sidang. Berikut adalah penjelasannya: Pengajuan Gugatan Perceraian Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri ke pengadilan yang berwenang. Pengajuan ini dilakukan di Pengadilan Agama untuk pasangan Muslim, dan Pengadilan Negeri untuk pasangan Non-muslim. Dokumen yang Dibutuhkan: Surat gugatan perceraian Buku nikah atau akta perkawinan Kartu tanda penduduk (KTP) Kartu keluarga (KK) Bukti lain yang mendukung alasan perceraian, seperti rekaman, saksi, atau dokumen lain. Proses Mediasi di Pengadilan Pengadilan akan memberikan kesempatan mediasi untuk kedua belah pihak yang bertujuan untuk mendamaikan pasangan. Tak hanya itu, pengadilan juga menyediakan mediator untuk memandu jalannya mediasi. Jika tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pemeriksaan Sidang Perceraian Pemeriksaan sidang perceraian akan berjalan dalam beberapa tahapan, yaitu sidang pertama, sidang pembuktian, dan sidang putusan. Pada tahap pertama, tentunya hakim akan memeriksa kelengkapan berkas dan kehadiran para pihak. Selanjutnya sidang pembuktian, di mana kedua belah pihak mengajukan bukti dan saksi untuk mendukung gugatan atau bantahan. Terakhir, hakim akan memutuskan apakah gugatan dikabulkan atau ditolak berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Sebagai informasi, jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka bisa diputus verstek , artinya putusan diambil tanpa kehadiran tergugat. Jadi pastikan kedua belah pihak untuk datang atau berikan izin (jika berhalangan) dengan alasan yang tepat agar tidak diputus verstek. Putusan Pengadilan dan Akta Cerai Jika hakim sudah memutuskan perkara, maka kedua belah pihak berhak mendapatkan akta cerai. Berikut adalah poinnya: Untuk pasangan Muslim, perceraian harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar mendapat Akta Cerai. Untuk pasangan Non-Muslim, perceraian harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akta Cerai ini menjadi dokumen resmi yang menunjukkan bahwa kedua pihak telah bercerai secara sah. Baca Juga: Gugurnya Harta Gono-Gini Alasan Sah untuk Mengajukan Perceraian Seperti disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat dilakukan apabila ada alasan sah berikut: Perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Salah satu pihak melakukan zina atau tindakan tidak bermoral lainnya. Pihak suami atau istri meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah selama minimal 2 tahun berturut-turut. Pihak suami atau istri mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih. Pihak suami atau istri mengalami cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan mengganggu kehidupan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau perlakuan kejam lainnya. Dampak Perceraian dan Hak yang Harus Diketahui Perceraian bisa saja menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Maka dari itu, penting untuk mengkonsultasikan perkara perceraian ke advokat yang ahli dalam bidangnya untuk mendapatkan solusi. Berikut ini adalah dampak dan hak percerain yang harus diketahui: Hak Asuh Anak (Hak Hadonah) Pengadilan akan mempertimbangkan hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Kompilasi Hukum Islam , anak yang berusia di bawah 12 tahun biasanya diasuh oleh ibunya, kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa ibu tidak layak mengasuh. Pembagian Harta Gono-Gini Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi sesuai dengan kesepakatan atau keputusan pengadilan. Jika tidak ada perjanjian pranikah, harta akan dibagi 50:50. Jika ada perjanjian pranikah , maka pembagian mengikuti isi perjanjian tersebut. Nafkah Setelah Perceraian Bagi mantan istri, pengadilan bisa menetapkan: Nafkah iddah , yaitu nafkah selama masa tunggu setelah perceraian. Nafkah mut’ah , sebagai bentuk kompensasi bagi istri yang diceraikan tanpa alasan yang kuat. Berapa Lama Proses Perceraian di Indonesia? Lama proses perceraian tergantung dari beberapa faktor. Pada umumnya, perkara ini bisa selesai dalam waktu singkat 1-3 bulan. Namun jika terjadi sengketa seperti hak asuh atau pemberian harta, prosesnya bisa memakan waktu hingga 6-12 bulan atau lebih. Jika Anda menghadapi sengketa perceraian, segera konsultasikan ke pengacara agar prosesnya berjalan cepat dan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia Selesaikan Kasus Perceraian Anda dengan Hukumku Perceraian di Indonesia memiliki tahapan hukum yang harus dilalui secara sistematis. Dari pengajuan gugatan, mediasi, persidangan, hingga putusan dan pencatatan akta cerai, semuanya harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika Anda menghadapi masalah hukum terkait perceraian, sebaiknya konsultasikan dengan jasa pengacara perceraian  untuk mendapatkan solusi terbaik sesuai dengan kondisi Anda.

Perjanjian keagenan adalah kontrak hukum antara dua pihak: principal (pemberi kuasa) dan agen (penerima kuasa), di mana agen bertindak atas nama principal dalam kegiatan bisnis tertentu. Hubungan ini membentuk dasar dari hubungan agensi yang diatur dalam hukum perdata dan praktik komersial. Dalam praktiknya, perjanjian ini menjadi pengikat antara pemilik usaha dengan perwakilannya di lapangan untuk menjalankan tugas-tugas seperti pemasaran, distribusi produk, dan pengelolaan hubungan dengan klien. Agen tidak hanya bertindak sebagai pelaksana, tapi juga sebagai perpanjangan tangan dari principal. Fungsi Utama Perjanjian Kontrak Keagenan Menetapkan Hak dan Kewajiban yang Jelas Perjanjian keagenan memuat secara rinci hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dengan dokumen ini, kedua belah pihak memahami batasan tanggung jawab mereka: Principal berhak mengatur ruang lingkup kerja agen. Agen berkewajiban menjalankan tugas sesuai instruksi. Agen berhak menerima komisi atau imbalan. Principal berkewajiban memberikan informasi, dukungan, dan pembayaran tepat waktu. 2. Memberi Kepastian Hukum dalam Hubungan Agensi Tanpa perjanjian tertulis, hubungan kerjasama bisa menimbulkan konflik, terutama jika terjadi perselisihan soal tugas atau kompensasi. Perjanjian keagenan mengurangi risiko sengketa hukum karena semua ketentuan sudah disepakati di awal. 3. Melindungi Kepentingan Kedua Pihak Dalam teori keagenan, ada potensi terjadinya konflik kepentingan. Agen bisa saja bertindak untuk kepentingan pribadi, bukan untuk principal. Perjanjian keagenan mengatur mekanisme evaluasi, pelaporan, dan audit untuk mengontrol agen agar tetap berada di jalur yang benar. 4. Mengatur Pembagian Risiko Setiap bisnis memiliki risiko. Perjanjian keagenan mengatur siapa yang bertanggung jawab atas risiko tertentu, seperti: Risiko kerugian penjualan. Risiko pengembalian barang. Risiko hukum dari tindakan agen. Pembagian risiko yang jelas ini penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan menghindari kerugian sepihak. Baca Juga: Ini Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHP 5. Menjadi Dasar dalam Penentuan Kompensasi Salah satu aspek penting dalam hubungan agensi adalah kompensasi. Perjanjian keagenan mengatur: Bentuk kompensasi (komisi, bonus, fee tetap). Besaran kompensasi. Waktu dan metode pembayaran. Contoh Kontrak Perjanjian Keagenan Perjanjian Distribusi Barang Perusahaan kosmetik menandatangani kontrak dengan agen distribusi yang bertugas memasarkan produk di wilayah Jawa Timur. Dalam perjanjian: Agen hanya boleh menjual produk dari principal. Agen menerima komisi 10% dari nilai penjualan. Agen wajib memberikan laporan penjualan setiap minggu. Perjanjian Jasa Firma hukum menunjuk agen independen untuk mencari klien baru. Agen tidak terikat jam kerja tetap, namun mendapat fee dari setiap klien yang berhasil dibawa ke kantor hukum. Perjanjian Sektor Properti Developer menunjuk agen untuk memasarkan apartemen dengan ketentuan: Komisi 2,5% per unit. Batas waktu 6 bulan. Semua dokumen penjualan harus disahkan oleh principal. Hubungan Agensi dalam Perspektif Hukum Hubungan agensi adalah hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Dalam hukum perdata Indonesia, agensi diatur dalam KUHPerdata khususnya Pasal 1792 hingga Pasal 1819 yang menjelaskan tentang "kuasa" atau "surat kuasa". Teori keagenan juga banyak dikaji dalam hukum bisnis dan ekonomi, karena relasi ini menciptakan kewajiban fiduciary, yaitu kewajiban untuk bertindak setia kepada pemberi kuasa. Risiko Jika Tidak Ada Perjanjian Keagenan Tanpa perjanjian tertulis, hubungan agen dengan principal bisa: Menimbulkan perselisihan soal pembayaran. Menyulitkan proses hukum jika agen bertindak di luar kewenangan. Menimbulkan kerugian jika terjadi pelanggaran eksklusivitas atau kebocoran informasi bisnis. Perbedaan Perjanjian Keagenan dan Kemitraan Aspek Perjanjian Keagenan Kemitraan Hubungan Agen dengan principal Mitra setara Risiko Ditanggung oleh principal Ditanggung bersama Aset Tidak berbagi aset Bisa berbagi aset Kewenangan Terbatas pada tugas Luas dan setara Tips Menyusun Perjanjian Keagenan Gunakan jasa hukum profesional . Tuliskan semua ketentuan secara jelas. Cantumkan batas waktu, sanksi, dan bonus. Sertakan klausul kerahasiaan. Perbarui perjanjian secara berkala sesuai kebutuhan bisnis. Kesimpulan Bagi Anda yang sedang atau akan menjalankan bisnis keagenan, menyusun perjanjian keagenan yang sah dan sesuai hukum adalah langkah penting untuk melindungi bisnis. Perjanjian yang disusun dengan tepat tidak hanya memenuhi syarat hukum, tetapi juga mampu meminimalisir risiko sengketa di masa mendatang. Hukumku siap membantu Anda menyusun perjanjian keagenan maupun kontrak bisnis lainnya secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan dukungan mitra advokat berpengalaman, kami pastikan setiap klausul dalam perjanjian dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal bagi kepentingan bisnis Anda.

Fenomena perusahaan pailit merupakan salah satu tantangan besar yang dapat dihadapi oleh setiap pelaku usaha. Dalam beberapa kasus, harta pribadi dapat ikut disita ketika perusahaan mengalami kepailitan. Hal ini bisa saja terjadi apabila pemilik bisnis tidak memisahkan asetnya dengan perusahaan, sehingga berisiko kehilangan harta pribadi. Oleh karena itu, memahami hubungan antara harta pribadi dan kewajiban perusahaan dalam konteks kebangkrutan menjadi krusial untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Tim Penulis Hukumku akan memberikan gambaran tentang upaya hukum yang dapat diambil oleh pemilik usaha untuk melindungi harta pribadi mereka, serta langkah-langkah yang perlu diambil jika harta pribadi terancam dalam proses pailit perusahaan. Harta Pribadi dalam Pailit Perusahaan Dalam beberapa kondisi, harta pribadi pemilik perusahaan bisa terseret dalam proses pailit perusahaan, tergantung pada bentuk badan usaha dan kesepakatan yang dibuat dalam menjalankan usaha tersebut.  Dalam perusahaan perseorangan atau CV (Commanditaire Vennootschap), pemiliknya bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan. Ini berarti, jika perusahaan mengalami pailit dan tidak mampu membayar hutangnya, maka harta pribadi pemilik bisa disita untuk menutupi kewajiban tersebut.  Sebagai jaminan pribadi yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pinjaman atau fasilitas kredit juga dapat menyebabkan harta pribadi terlibat dalam pailit, karena aset pribadi menjadi jaminan dalam transaksi tersebut.  Di sisi lain, dalam bentuk badan usaha PT (Perseroan Terbatas), hukum di Indonesia memberikan perlindungan kepada pemiliknya dengan memisahkan tanggung jawab pribadi dan kewajiban perusahaan. Artinya, jika perusahaan berbentuk badan PT mengalami pailit, maka harta pribadi pemilik tidak otomatis terlibat, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti jika ada tindakan curang atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan.  Upaya Hukum untuk Melindungi Harta Pribadi bila Perusahaan Pailit Untuk melindungi harta pribadi dari risiko penyitaan dalam kasus pailit perusahaan, ada beberapa langkah hukum yang dapat diambil oleh pemilik usaha.  Memindahkan aset secara sah, yang bertujuan untuk memisahkan secara jelas antara harta pribadi dan harta perusahaan, misalnya dengan pembuatan rekening yang terpisah. Membuat perjanjian jaminan dan pembatasan yang jelas dengan pihak bank atau lembaga keuangan terkait pinjaman perusahaan. Dan pastikan bahwa harta pribadi tidak dijadikan sebagai jaminan. Kepatuhan hukum oleh pemilik perusahaan, seperti mengikuti prosedur hukum yang benar dalam mengelola keuangan perusahaan, termasuk dalam pembukuan, pembayaran pajak, dan pemenuhan kewajiban kontraktual.  Gunakan struktur perusahaan yang tepat seperti PT (Perseroan Terbatas) yang dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi harta pribadi. Dalam PT, tanggung jawab pemilik terbatas hanya pada modal yang disetorkan, sehingga harta pribadi tidak akan terlibat dalam kewajiban perusahaan. Baca Juga: Pentingnya Perjanjian Pisah Harta Apabila Pasangan Pailit Langkah Hukum Jika Aset Terseret dalam Pailit Ketika aset pribadi terseret dalam proses pailit perusahaan, pemilik perusahaan harus segera mengambil langkah hukum untuk melindungi hak-haknya dan mengurangi potensi kerugian. Adapun beberapa langkah hukum yang dapat diambil adalah: Konsultasi dengan pengacara yang berpengalaman dalam hukum kepailitan dan perusahaan. Pengacara akan membantu mempelajari kasus secara mendalam, memberikan nasihat hukum, serta membantu mempersiapkan argumen hukum yang kuat untuk membela harta pribadi yang terancam. Jika tidak puas dengan keputusan pengadilan yang memutuskan untuk menyita harta pribadi, Anda dapat mengajukan banding atau kasasi. Proses banding dalam kasus kepailitan memungkinkan pemilik perusahaan untuk mengajukan permohonan agar pengadilan yang lebih tinggi meninjau kembali keputusan yang merugikan. Pemilik dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya untuk merestrukturisasi utang perusahaan dan melindungi harta pribadi. Proses PKPU memberi kesempatan kepada perusahaan untuk menyelesaikan masalah utangnya tanpa harus mengalami pailit penuh, sehingga harta pribadi pemilik dapat lebih terlindungi.  Konsultasikan Masalah Kepailitan di Hukumku Hukumku adalah platform legal-tech yang menguhungkan Anda dengan advokat berpengalaman di berbagai bidang. Konsultasikan permasalahan hukum kepailitan bersama mitra advokat profesional, dapatkan saran dan solusi hukum hanya dalam genggaman.

Perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan salah satu dasar utama dalam gugatan hukum perdata di Indonesia. PMH seringkali menjadi sumber konflik yang merugikan individu maupun badan usaha. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep ini sangat penting agar masyarakat dan pelaku bisnis dapat melindungi hak-haknya secara tepat. Mengenal PMH dan Dasar Hukumnya Perbuatan Melawan Hukum adalah tindakan di mana seseorang melanggar ketentuan hukum sehingga menyebabkan kerugian. Pelaku yang terbukti melakukan PMH dapat digugat secara perdata. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Serderhananya, syarat agar suatu perbuatan dikatakan melawan hukum adalah adanya kesalahan, sebuah kerugian atau merugikan pihak lain, serta adanya kaitan antara kesalahan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam bukunya yang berjudul Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , H. Riduan Syahrani, S.H. menjelaskan lebih lanjut lagi tentang unsur-unsur yang dapat dibuktikan ketika menggugat seseorang telah melakukan PMH, yakni: Adanya perbuatan – Bisa berupa tindakan disengaja maupun kelalaian. Melanggar hukum – Baik hukum tertulis, kesusilaan, maupun kepatutan. Kerugian yang timbul – Materiil atau immateriil. Kausalitas – Hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian. Contoh Kasus Berikut adalah jenis kasus Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia: Kasus pencemaran nama baik oleh korporasi; Perusakan aset milik orang lain tanpa izin; Penyebaran data pribadi tanpa persetujuan; Pelanggaran hak cipta oleh pelaku usaha; Untuk memahami secara konkrit, PMH dapat diambil contoh dalam perkara sengketa kepemilikan tanah.  Seseorang tanpa izin atau dasar hukum yang sah mengambil alih atau menggunakan tanah yang bukan miliknya. Tindakan ini akan menyebabkan kerugian material bagi pemilik tanah, seperti kehilangan hak kepemilikan, pendapatan dari tanah, atau biaya hukum yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam kasus tersebut, pemilik tanah dapat menuntut pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengumpulkan bukti. Bagaimana Prosedur untuk Menggugat PMH? Sebagaimana yang sudah disinggung, tindakan melawan hukum dapat digugat secara perdata melalui pengadilan negeri. Sebelum menggugat, korban dapat mengumpulkan beberapa hal berikut: Identifikasi kerugian yang ditimbulkan; Kumpulkan bukti seperti dokumen, rekaman, saksi; Ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri; Pertimbangkan mediasi sebelum proses pengadilan. Agar laporan gugatan dapat diproses secara terarah dan benar sesuai hukum, Anda dapat berkkonsultasi terkait perbuatan melawan hukum bersama advokat profesional. Ini ditujukan agar semua aspek terpenuhi dan gugatan dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Konsultasikan Bersama Mitra Advokat Hukumku Hukumku hadir untuk membantu Anda memahami hak dan menegakkannya. Konsultasikan persoalan hukum perdata bersama mitra advokat berpengalaman kami. Jangan tunggu masalah semakin rumit, lindungi diri Anda mulai Ditulis oleh: Donny H. Saragih, SH

Illustrasi anak sekolah berkumpul. Dok: Istimewa Pada Selasa (27/05), Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan yang mewajibkan negara untuk menggratiskan pendidikan dasar sembilan tahun mulai dari SD sampai SMP. Putusan ini berawal dari Permohonan dengan Nomor 3/PUU-XXIII/2025  yang dilakukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, sebuah lembaga masyarakat sipil, yang disertai oleh tiga pemohon individual yaitu Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum. Adapun yang menjadi sorotan dalam Putusan yang memiliki Nomor 3/PUU-XXII/2024 adalah potongan amar putusan yang menyatakan: “Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat”;    Singkatnya, potongan amar putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).  Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus membebaskan biaya pendidikan dasar yang diselenggarakan mulai dari sekolah dasar, menengah pertama, dan madrasah atau sederajat, baik itu negeri maupun swasta. Dalam pertimbangan hukum yang diajukan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbangsih, menilai bahwa frasa yang ada pada pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas yang hanya berlaku secara eksplisit untuk sekolah negeri dapat menimbulkan kesenjangan akses atas pendidikan dasar. Adapun kesenjangan akses yang dimaksud adalah para peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah/madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Secara faktual masih terdapat peserta didik yang melaksanakan kewajibannya mengikuti pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang tidak dikelola negara (sekolah/madrasah swasta) dengan harus membayar sejumlah biaya untuk dapat mengikuti pendidikan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar. Berdasarkan pada fakta ini, Mahkamah berpendapat terjadi ketidaksesuaian dengan apa yang diperintahkan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu tidak memberi batasan mengenai pendidikan dasar mana yang wajib dibiayai negara. Norma yang ditimbulkan oleh konstitusi mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar dengan tujuan agar warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengikuti pendidikan dasar. Untuk menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, negara wajib menyediakan kebijakan yang berupa subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang hanya memiliki pilihan untuk bersekolah di sekolah/madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Apakah Putusan ini Langsung Bisa Dijalankan? Namun, perlu diingat bahwa dikarenakan putusan MK ini bermaksud untuk merubah sebuah pasal di peraturan perundang-undangan. Tidak serta-merta putusan ini dapat langsung diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia. Ada tahapan lain yang perlu dilalui agar putusan ini dapat berlaku: Proses Legislatif di DPR: Pemerintah bersama DPR kemudian akan membahas perubahan atau revisi tersebut dalam proses legislasi yang melibatkan perumusan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang baru atau perubahan atas undang-undang yang ada. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu): Dalam keadaan mendesak, pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk segera mengubah peraturan yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, meskipun Perppu tetap memerlukan persetujuan DPR.

Perampasan aset atau penyitaan dalam kasus korupsi sering kali melibatkan bukan hanya pelaku utama, tetapi juga pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam kejahatan. Lantas, bagaimana jika aset ikut disita negara? Tim Penulis Hukumku akan membahas langkah hukum yang bisa ditempuh pihak ketiga dalam kasus korupsi untuk mempertahankan hak miliknya, sesuai dengan UU Tipikor dan PERMA No. 2 Tahun 2022. Mengenal Aset Pihak Ketiga dalam Tindak Pidana Korupsi Penyitaan aset pihak ketiga dalam tindak pidana korupsi semakin menjadi perhatian dalam dunia hukum Indonesia. Meskipun perampasan aset bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara, hal ini sering kali melibatkan pihak ketiga yang mungkin saja tidak mengetahui atau terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Dasar Hukum Perlindungan Pihak Ketiga dalam Tindak Tipikor Memahami langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak ketiga untuk membela aset sangat penting, baik bagi masyarakat umum maupun pelaku hukum. Hal ini dilakukan agar tidak bertentangan dengan: Pasal 19 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yang menyatakan bahwa "putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang yang bukan milik terdakwa tidak dapat dijatuhkan jika hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan." Konvensi PBB tahun 2003 (United Nations Convention Against Corruption) , yang diratifikasi melalui UU No.7 Tahun 2006, mewajibkan negara untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik dalam hal pembekuan, penyitaan, dan pengambilan aset. Langkah Hukum untuk Penyitaan Aset Pihak Ketiga dalam Kasus Korupsi Berikut beberapa langkah hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk mempertahankan asetnya: Mengajukan Keberatan Disampaikan secara tertulis melalui sarana elektronik atau konvensional ke pengadilan yang berwenang. Dapat diajukan oleh pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan. Melakukan Pembelaan Pihak Ketiga Mengajukan bukti bahwa aset yang dimiliki adalah sah dan tidak berasal dari tindak pidana korupsi. Dapat dilakukan dengan bantuan pengacara atau konsultan hukum . Mengajukan Banding atau Kasasi Jika tidak puas dengan putusan, pihak ketiga dapat mengajukan banding ke pengadilan lebih tinggi. Bila perlu, dilanjutkan dengan kasasi ke Mahkamah Agung. Bagaimana Proses Pengembalian Aset yang Sah? Jika pengadilan memutuskan bahwa aset tidak terkait dengan korupsi, maka aset tersebut harus dikembalikan kepada pihak ketiga yang sah. Proses pengembalian ini melibatkan: Pencatatan dan dokumentasi hukum yang jelas. Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perampasan tidak sah. Bisa memerlukan penyelesaian administratif atau negosiasi dengan pihak berwenang. Konsultasikan Bersama Mitra Advokat Hukumku Hukumku adalah platform konsultasi hukum online yang didukung oleh ratusan Mitra Advokat berpengalaman. Kami memberikan layanan hukum lengkap, cepat, aman, dan terpacaya yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja. Temukan solusi hukum terarah hanya dalam hitungan menit.

Dalam berbisnis, ada istilah “ Don’t put all your eggs in one basket ”. Istilah ini mengacu pada sebuah arahan untuk tidak hanya bergantung pada satu jenis usaha dan merupakan ajakan untuk menganekaragamkan usaha Anda. Lantas apa yang dimaksud dengan diversifikasi usaha? Tim Penulis Hukumku akan membahas apa itu diversifikasi usaha, tujuan, syarat, dan risiko hukumnya. Apa itu Diversifikasi Usaha? Diversifikasi usaha adalah strategi memperluas pasar dengan cara mengembangkan produk atau jasa baru dengan tujuan untuk mendapatkan peluang keuntungan yang lebih besar. Baca Juga: Ini Akibatnya Jika Perusahaan Tidak Memiliki Peraturan Perusahaan Diversifikasi usaha juga merupakan strategi perusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan lewat penjualan barang atau jasa dengan sistem yang baru. Strategi ini memungkinkan perusahaan bisa melakukan perluasan usaha pada segmentasi pasar yang baru dengan industri yang sudah ada. Tujuan Penganekaragaman Usaha Tujuan utama diversifikasi usaha adalah agar tidak bergantung pada satu jenis bisnis yang sedang dijalankan. Namun perlu dicatat, kegiatan ini harus dilakukan dengan mematuhi regulasi hukum seperti: Izin usaha Perubahan struktur usaha Pelaporan ke instansi terkait Proses ini juga memerlukan perhatian pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang spesifik pada sektor usaha yang baru dimasuki, seperti regulasi lingkungan , kesehatan, dan keamanan produk. Contoh Diversifikasi Usaha Sebuah perusahaan manufaktur yang awalnya hanya memproduksi barang-barang elektronik kemudian memutuskan untuk masuk ke sektor makanan dan minuman, maka perusahaan tersebut harus memenuhi semua persyaratan hukum yang mengatur produksi, distribusi, dan pengawasan di sektor makanan dan minuman, selain regulasi yang berlaku untuk sektor elektronik. Syarat Melakukan Diversifikasi Usaha Sesuai Hukum Dalam melaksanakan diversifikasi usaha, perusahaan harus memenuhi berbagai syarat hukum yang diatur dalam perundang-undangan seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut adalah syarat utama yang harus dipenuhi: Perubahan anggaran dasar Pendirian badan usaha dan perizinan Dokumen pendukung Peraturan sektor terkait Pendaftaran HAKI Pengelolaan aset Risiko Hukum saat melakukan Diversifikasi Usaha Setelah mengetahui syarat apa saja yang diperlukan agar sebuah usaha dapat menjalankan diversifikasinya, perlu juga diketahui risiko yang bisa timbul jika perusahaan tidak mematuhi peraturan dan perizinan yang berlaku. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban hukum ini bisa mengarah pada: Sanksi administratif atau denda Gugatan hukum yang merugikan  Hilangnya kepercayaan dari investor dan konsumen  Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami dengan baik regulasi yang berlaku di setiap lini usaha yang baru, agar tidak hanya terhindar dari kerugian usaha, tetapi juga dari dampak hukum diversifikasi yang bisa mempengaruhi kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Konsultasikan Bersama Hukumku Hukumku menyediakan konsultasi hukum secara online yang didukung oleh mitra advokat profesional di berbagai bidang. Anda bisa berkonsultasi terkait hukum untuk mengetahui apa saja regulasi serta langkah yang tepat untuk melakukan diversifikasi usaha.

Dalam menjalankan sebuah bisnis, pemilik usaha sering kali menghadapi berbagai tantangan hukum yang bisa berdampak besar pada kelangsungan bisnis mereka. Masalah hukum yang muncul bisa beragam, mulai dari sengketa kontrak hingga perizinan usaha yang kurang lengkap.  Oleh karena itu, penting bagi pemilik usaha untuk memahami berbagai masalah hukum yang sering terjadi agar dapat menghindari atau meminimalisir risikonya. Artikel ini akan membahas lima masalah hukum utama yang sering menimpa pemilik usaha serta solusi yang dapat diambil. 1. Sengketa Kontrak dengan Pihak Ketiga Sengketa ini bisa terjadi antara pemilik usaha dengan mitra bisnis, pelanggan, atau pemasok. Salah satu penyebab utama sengketa kontrak adalah ketidakjelasan atau kekurangan dalam perjanjian kontrak. Pelanggaran kontrak sering terjadi ketika salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya, baik itu dalam hal pembayaran, pengiriman barang, atau pelaksanaan jasa. Selain itu, ketidakmampuan salah satu pihak dalam memahami isi kontrak atau perbedaan interpretasi terhadap suatu klausul kontrak juga bisa memicu konflik. Untuk menghindari sengketa seperti ini, penting bagi pemilik usaha untuk selalu menyusun kontrak yang jelas, terperinci, dan memenuhi aspek legal yang ada. Dalam hal ini, pendampingan oleh konsultan hukum sangat diperlukan agar kontrak yang dibuat tidak menimbulkan ambiguitas dan mencakup semua potensi risiko yang ada. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyediakan mekanisme alternatif bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa kontrak di luar pengadilan, yang bisa menjadi opsi bagi pemilik usaha. 2. Masalah Karyawan dan Hukum Ketenagakerjaan Masalah ketenagakerjaan juga sering menjadi sumber masalah hukum bagi pemilik usaha. Hal ini mencakup pelanggaran hak-hak karyawan, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai prosedur, perselisihan terkait upah, atau pelanggaran perjanjian kerja. Banyak pemilik usaha yang kurang memahami aturan yang berlaku terkait tenaga kerja, sehingga mereka sering kali tidak sengaja melanggar hak-hak pekerja. Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemilik usaha wajib memahami ketentuan terkait upah minimum, jam kerja, cuti, dan hak-hak lain yang dimiliki oleh karyawan. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat menyebabkan sanksi hukum, seperti denda atau tuntutan dari karyawan.  Pemilik usaha harus berhati-hati dalam menangani persoalan tenaga kerja agar tidak terseret dalam masalah hukum yang merugikan bisnis. Salah satu langkah penting adalah menyusun perjanjian kerja yang jelas serta memberikan kompensasi dan hak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 3. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah aspek penting dalam dunia bisnis yang sering kali diabaikan oleh pemilik usaha. Pelanggaran HKI, baik disengaja maupun tidak, bisa menyebabkan masalah hukum serius.  Misalnya, jika pemilik usaha menggunakan merek dagang, paten, atau hak cipta milik pihak lain tanpa izin, mereka bisa dikenakan tuntutan hukum dan diminta membayar ganti rugi yang besar. Sebaliknya, jika hak kekayaan intelektual milik bisnis tidak dilindungi dengan baik, bisnis tersebut berisiko kehilangan hak eksklusif atas produk atau inovasi yang dimiliki. Oleh karena itu, pemilik usaha harus memahami pentingnya mendaftarkan merek dagang, paten, atau hak cipta bisnisnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Melindungi HKI tidak hanya penting untuk melindungi inovasi, tetapi juga mencegah pihak lain menyalahgunakan atau meniru produk atau jasa bisnis Anda. 4. Kewajiban Perpajakan yang Tidak Terpenuhi Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan merupakan kewajiban penting yang sering kali menimbulkan masalah hukum bagi pemilik usaha. Masalah pajak yang umum terjadi meliputi keterlambatan pelaporan, pembayaran pajak yang tidak sesuai, atau ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Tidak sedikit pemilik usaha yang mengalami masalah dengan otoritas pajak akibat kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan. Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak daerah adalah beberapa jenis pajak yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak bisa berujung pada sanksi, denda, atau bahkan tuntutan pidana berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk menghindari masalah hukum terkait pajak, pemilik usaha sebaiknya menggunakan jasa konsultan pajak yang dapat membantu dalam pengelolaan dan pelaporan pajak dengan benar dan tepat waktu. 5. Masalah dengan Perizinan Usaha Perizinan usaha adalah aspek legal yang tidak boleh diabaikan oleh pemilik usaha. Izin usaha yang tidak lengkap atau tidak diperbarui sesuai aturan dapat menimbulkan masalah hukum yang serius, termasuk sanksi administratif hingga penutupan usaha. Beberapa jenis perizinan yang perlu diperhatikan antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin lingkungan, serta izin usaha komersial yang spesifik. Pemerintah melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya telah menetapkan berbagai syarat terkait perizinan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dapat berdampak buruk pada operasional bisnis, seperti denda atau pencabutan izin usaha.  Oleh karena itu, penting bagi pemilik usaha untuk selalu memperbarui izin usahanya dan memastikan bahwa semua dokumen perizinan terpenuhi dan valid. Perbedaan Sengketa Hukum Bisnis dan Sengketa Hukum Perdata Sebagai informasi, sengketa hukum bisnis memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa perdata biasa, meskipun keduanya sama-sama melibatkan perselisihan antar pihak. Berikut adalah aktivitas komersial dan transaksi bisnis yang melibatkan pelaku usaha: Sengketa kontrak Perselisihan saham pelanggaran HAKI Selain itu, sengketa bisnis memerlukan penanganan yang lebih cepat dan spesifik karena dampaknya dapat langsung mempengaruhi kelangsungan usaha dan perekonomian. Sementara itu, sengketa perdata biasa lebih luas cakupannya dan mencakup perselisihan antar individu atau kelompok dalam hal hak milik, warisan, atau masalah pribadi lainnya yang tidak selalu terkait dengan kegiatan bisnis. Konsultasikan Masalah Hukum Anda dengan Hukumku Menghadapi berbagai masalah hukum dalam menjalankan usaha memang bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemilik usaha untuk memiliki pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku serta konsultasi dengan profesional hukum untuk mencegah atau menyelesaikan masalah hukum yang mungkin timbul. Jika Anda memerlukan bantuan dalam menghadapi masalah hukum usaha Anda, Hukumku siap membantu dengan layanan konsultasi hukum yang profesional dan terpercaya.