Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan politik atau desakan publik. Konstitusi Indonesia mengatur alasan dan prosedur khusus yang harus dipenuhi sebelum seorang Presiden atau Wakil Presiden dapat dimakzulkan.
Isu ini kembali menjadi perhatian setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada November 2026. Sebelumnya, muncul wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR terkait jabatan tersebut.
Peristiwa ini menjadi contoh penting untuk memahami perbedaan antara pengunduran diri dan pemakzulan. Keduanya sama-sama dapat menyebabkan berakhirnya masa jabatan, tetapi memiliki dasar hukum dan mekanisme yang berbeda.
Dasar Hukum Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden
Ketentuan mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pasal 7A UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila terbukti:
- Melakukan pengkhianatan terhadap negara.
- Melakukan korupsi atau penyuapan.
- Melakukan tindak pidana berat lainnya.
- Melakukan perbuatan tercela.
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemakzulan memiliki dasar hukum yang spesifik. Ketidakpuasan masyarakat, perbedaan pandangan politik, atau menurunnya tingkat kepercayaan publik tidak otomatis menjadi alasan pemberhentian.
Dugaan pelanggaran harus masuk dalam kategori yang ditentukan Pasal 7A dan dibuktikan melalui mekanisme konstitusional.
Kewenangan DPR, MK, dan MPR dalam Pemakzulan
Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden melibatkan tiga lembaga negara dengan kewenangan yang berbeda. Pembagian ini diatur terutama dalam Pasal 7B UUD 1945.
DPR mengusulkan pemberhentian
DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Salah satu instrumen yang relevan adalah Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), HMP dapat digunakan untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun dugaan tidak terpenuhinya syarat jabatan.
Namun, penggunaan HMP tidak serta-merta memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden. DPR harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutus pendapat tersebut.
Pengajuan ini harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Sidang juga harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
MK memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran
Setelah menerima permintaan DPR, MK bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya syarat jabatan.
Berdasarkan Pasal 7B ayat (4) UUD 1945, MK wajib menyelesaikan pemeriksaan paling lama 90 hari sejak permintaan diterima.
Pada tahap ini, MK menilai apakah alasan pemberhentian yang disampaikan DPR terbukti menurut hukum. Apabila pendapat DPR tidak terbukti, proses pemakzulan tidak dapat dilanjutkan melalui jalur tersebut.
Sebaliknya, jika MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat diteruskan kepada MPR.
MPR mengambil keputusan akhir
Setelah menerima usul pemberhentian dari DPR, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 hari.
Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan untuk diberhentikan berhak menyampaikan penjelasan sebelum keputusan diambil.
Keputusan pemberhentian memiliki persyaratan kehadiran dan persetujuan khusus. Sidang harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR dan usul pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Dengan demikian, DPR berperan sebagai pengusul, MK memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran, sedangkan MPR memiliki kewenangan mengambil keputusan akhir.
Baca Juga: Mengenal Jenis-Jenis Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
Pengunduran Diri Tidak Sama dengan Pemakzulan
Pengunduran diri dan pemakzulan sama-sama dapat mengakhiri masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden. Namun, keduanya tidak dapat disamakan.
Pengunduran diri merupakan tindakan berhenti atas kehendak sendiri. Sementara itu, pemakzulan merupakan pemberhentian dalam masa jabatan melalui prosedur konstitusional berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek:
| Aspek | Pengunduran diri | Pemakzulan |
|---|---|---|
| Dasar | Kehendak pejabat untuk berhenti | Alasan dalam Pasal 7A UUD 1945 |
| Proses | Pernyataan berhenti dan penanganan konsekuensi jabatan | Melibatkan DPR, MK, dan MPR |
| Pembuktian | Tidak melalui pemeriksaan pemakzulan | Dugaan pelanggaran diperiksa MK |
| Keputusan | Berhenti atas kehendak sendiri | Keputusan pemberhentian oleh MPR |
Dalam kasus Gibran, MPR menyatakan telah menerima surat pengunduran dirinya pada 12 November 2026. Surat tersebut menyebutkan bahwa pengunduran diri dilakukan atas permintaan sendiri.
Seperti diberitakan detikNews, Dosen hukum tata negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menjelaskan bahwa pengunduran diri tidak perlu melalui mekanisme pemakzulan. Pandangan ini menegaskan bahwa proses berhenti atas kehendak sendiri berbeda dari pemberhentian berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Sementara itu, dikutip dari tirto.id, Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, menyoroti penggunaan istilah konstitusional “berhenti” dalam UUD 1945. Hal ini penting karena pembahasan pengunduran diri harus tetap merujuk pada terminologi dan ketentuan yang digunakan konstitusi.
Bagaimana Mekanisme Pengisian Jabatan yang Kosong?
Pengunduran diri atau pemakzulan dapat menyebabkan jabatan Presiden atau Wakil Presiden kosong. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, UUD 1945 telah mengatur mekanisme pengisian jabatan.
Khusus untuk kekosongan jabatan Wakil Presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam UU MD3. Secara garis besar, prosesnya meliputi:
- Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR.
- Usulan disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
- MPR melakukan pemilihan terhadap kedua calon.
- Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
Pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, juga menjelaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong harus mengikuti mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Kesimpulan
Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Prosesnya juga tidak dapat dilakukan secara sepihak karena harus melibatkan DPR, MK, dan MPR sesuai tahapan konstitusional.
Hal ini berbeda dari pengunduran diri yang dilakukan atas kehendak sendiri. Meskipun keduanya dapat menyebabkan kekosongan jabatan, konsekuensi dan prosedur hukumnya tidak sama.
Memahami perbedaan tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan kewenangan lembaga negara dan mekanisme hukum yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
FAQ
Apa saja syarat Presiden dapat dimakzulkan?
Presiden dapat dimakzulkan apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
Apakah Wakil Presiden juga dapat dimakzulkan?
Ya. Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti memenuhi alasan pemberhentian yang ditentukan konstitusi.
Apakah DPR bisa langsung memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden?
Tidak. DPR hanya dapat mengusulkan pemberhentian melalui mekanisme Pasal 7B UUD 1945. MK memeriksa dan memutus pendapat DPR, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR.
Apakah pengunduran diri harus melalui proses pemakzulan?
Tidak. Pengunduran diri berbeda dari pemakzulan karena dilakukan atas kehendak sendiri, bukan melalui proses pemberhentian berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
