news
Artikel news Terbaru
PP 28/2025 Resmi Berlaku, Apa Dampaknya bagi Perizinan Usaha di Indonesia?
Pemerintah Indonesia kembali melakukan langkah besar dalam reformasi perizinan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan…
Sah, Kini Anggota Polri Tidak Boleh Duduki Jabatan Sipil
Dalam sidang pleno yang digelar pada Kamis (13/11/2025), Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa frasa “atau tidak…
Rentetan Kasus Pengacara Terkena Sanksi Karena ChatGPT, Ada yang Didenda Ratusan Juta!
Kecanggihan teknologi seperti ChatGPT membuat banyak praktik hukum menjadi semakin efisien. Namun, ketika AI digunakan tanpa verifikasi yang memadai, risiko…
Memahami Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 dan Dampaknya terhadap Sektor Asuransi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 telah menjadi perhatian di sektor keuangan, khususnya asuransi. Dalam putusan ini, MK menguji ketentuan dalam…
Perpres 110 Tahun 2025: Kerangka Baru Hukum Perdagangan Karbon di Indonesia
Selama beberapa tahun terakhir, wacana perdagangan karbon di Indonesia sudah sering terdengar, namun baru sekarang kerangka dari hal tersebut mulai…
Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2025: Penjelasan, Dampak, dan Analisis Hukum
Sebagai lembaga yang memegang peran penting dan strategis dalam mengatur arus investasi di Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertugas…
OJK Terbitkan Regulasi Baru, Industri Asuransi Kesehatan Masuk Babak Transformasi Digital
Pada 1 Mei 2025 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 7/SEOJK.05/2025 tentang penyelenggaraan asuransi kesehatan, yang akan…
Putusan MK Cabut Izin Jaksa Agung, Akhiri “Imunitas” Jaksa dari Proses Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mencabut ketentuan yang mewajibkan aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia…
MK Ubah Tafsir Pasal 53 UU PDP: Apa Dampaknya bagi Pengendali dan Prosesor Data?
Melalui Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 53 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.…
Transformasi Regulasi P2P Berdasarkan SEOJK 19/2025
Transformasi regulasi peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia memasuki fase perkembangan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada Juli 2025, Otoritas…
